Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM Ciamis menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Senin (22/6/2026).

Aksi yang berlangsung sejak siang hingga menjelang petang itu diwarnai berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga pelaksanaan sejumlah program strategis nasional.

Di antara berbagai atribut aksi yang dibawa massa, sebuah karangan bunga bernada satire menjadi perhatian publik.

Pada karangan bunga tersebut tertulis kalimat, “Selamat dan sukses atas kegagalan menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan rakyat.”

Karangan bunga itu sengaja dibawa sebagai simbol kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Baca juga: Aksi Mahasiswa Ciamis Curi Perhatian, Naik Panggung dan Beri Hadiah Lukisan untuk Bupati Herdiat

Aksi diawali dari titik kumpul di halaman Polsek Ciamis. Meski sempat mengalami penundaan jadwal keberangkatan, massa tetap bertahan dan terus berdatangan dari berbagai kampus serta organisasi kemahasiswaan.

Sekitar pukul 14.15 WIB, peserta aksi mulai bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Ciamis sambil membawa spanduk, poster tuntutan, serta karangan bunga satire tersebut.

Sepanjang perjalanan, mahasiswa terus meneriakkan yel-yel perjuangan dan menyuarakan berbagai persoalan yang mereka nilai harus segera mendapat perhatian pemerintah.

Setibanya di depan Gedung DPRD, massa langsung menggelar mimbar bebas. Sejumlah mahasiswa bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Salah seorang orator menyebut berbagai persoalan ekonomi saat ini menjadi bukti bahwa pemerintah belum serius menyelesaikan persoalan rakyat.

"Hentikan program yang hanya menyengsarakan rakyat. Rupiah melemah, harga-harga naik, ini bukti pemerintah tidak serius mengurus rakyat," teriaknya yang langsung disambut sorakan peserta aksi.

Orator lainnya bahkan menyampaikan seruan yang lebih tegas di hadapan ribuan peserta aksi.

"Kita datang hari ini bukan untuk berdialog. Satu kata, lawan!" ujarnya lantang.

Sorakan massa pun bergema di halaman DPRD Kabupaten Ciamis.

Selain menyoroti kondisi ekonomi, mahasiswa juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

"MBG jangan sampai justru menjadi program yang tidak tepat sasaran. Harus dievaluasi total," kata salah seorang orator.

Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak menolak program pemenuhan gizi masyarakat. Namun mereka mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran negara yang dinilai belum menyentuh berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan.

"Pendidikan adalah amanat konstitusi. Jangan sampai anggaran dipangkas untuk program yang belum jelas dampaknya," ujar seorang orator perempuan.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa mencoba mendekati area dalam Gedung DPRD Kabupaten Ciamis.

Aparat kepolisian yang berjaga di pintu utama gedung langsung membentuk barikade untuk mengantisipasi masuknya massa aksi.

Dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat sempat tidak terhindarkan. Namun situasi berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kericuhan yang lebih besar.

Di tengah situasi tersebut, mahasiswa tetap menegaskan bahwa aksi mereka berlangsung damai dan bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Kami datang bukan untuk anarkis, tapi untuk menyampaikan aspirasi rakyat," teriak salah seorang peserta aksi.

Tak lama kemudian, pintu gedung dibuka dan perwakilan massa dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis.

Audiensi berlangsung di ruang rapat DPRD dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang sebelumnya dibacakan saat aksi berlangsung.

Menanggapi tuntutan tersebut, Nanang Permana menyatakan DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Namun ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

"Sebagian besar yang disampaikan kawan-kawan ini bukan kewenangan DPRD Kabupaten Ciamis. Tapi kami tetap akan menindaklanjuti sesuai fungsi kami," ujar Nanang.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat daerah, terutama yang berkaitan dengan peraturan daerah maupun kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Ciamis.

"Kalau yang terkait perda, itu jelas ranah kami. Dan semua aspirasi ini akan kami teruskan ke tingkat yang lebih berwenang," katanya.

"Semua aspirasi ini kami tanda tangani sebagai bentuk keseriusan. Ini akan kami teruskan," tegasnya.

Suasana audiensi sempat mencair ketika Nanang menyampaikan dirinya mengikuti seluruh proses dialog tanpa meninggalkan ruangan sejak sore hari.

"Saya dari jam 16.30 WIB sampai sekarang belum sempat salat Ashar karena mengikuti rapat ini. Tapi saya tetap menghargai apa yang disampaikan teman-teman," ucapnya yang disambut tepuk tangan peserta audiensi.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Nuralim, menegaskan bahwa penandatanganan tuntutan oleh DPRD bukan akhir dari gerakan mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Kalau hari ini berjalan kondusif dan semua tuntutan sudah ditandatangani Ketua DPRD, itu bukan akhir. Ini justru awal langkah kita sebagai mahasiswa untuk mengawal kebijakan agar lebih baik," ujar Nuralim.

Ia juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.

"Kami melihat tata kelola MBG masih carut-marut. Ada persoalan di lapangan, termasuk infrastruktur yang belum layak. Ini harus dievaluasi total," katanya.

Selain itu, Nuralim menilai beberapa program strategis nasional belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah karena pelaksanaannya cenderung bersifat top-down.

"Kami melihat beberapa program hanya formalitas. Dari perencanaan sampai pelaksanaan tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat di daerah," ujarnya.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengawal hasil pertemuan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menjelang petang, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Sementara aktivitas di lingkungan DPRD Kabupaten Ciamis kembali berjalan normal setelah sebelumnya menjadi pusat perhatian ratusan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka.(*)