WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Indonesia Millenials Center (IMC) menggelar diskusi publik bertajuk 'Persatuan Nasional Sebagai Agenda Perbaikan Tata Kelola Bangsa' yang dihadiri mahasiswa lintas kampus se-Jabodetabek, akademisi, dan pengamat politik.

Direktur Indonesia Millenials Center, Yerikho Manurung menegaskan, persatuan nasional merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar membutuhkan persatuan nasional. Hal itu telah termaktub dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nilai tersebut harus diterapkan secara nyata karena menjadi fondasi yang sangat dibutuhkan bangsa saat ini," ujar Yerikho usai diskusi di Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, Pengamat Politik, Boni Hargens yang hadir di lokasi mengapresiasi diskusi publik tersebut sebagai salah satu penggerak demokrasi di Indonesia.

Ia menilai, salah satu tantangan besar menjaga persatuan Indonesia adalah menghindari polarisasi politik dan perpecahan di masyarakat.

"Polarisasi politik dan perpecahan di masyarakat terjadi secara terbuka dan berdampak pada ketidakpastian situasi. Karena itu, diperlukan konsolidasi seluruh elemen bangsa," ucap Boni.

Baca juga: Wujudkan Peta Jalan Pengurangan Sampah 2029, Unicharm Edukasi Pemilihan ke Warga Karawang

Menurutnya, ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat dan diperbanyak lagi agar tidak ada perpecahan. 

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan komunikasi publik pemerintah agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

"Tujuannya adalah agar terbangun keselarasan antara aspirasi masyarakat dan niat baik pemerintah," ujarnya.

Boni juga sempat menyinggung soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program MBG merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa," jelasnya.

Boni mengapresiasi langkah pemerintah usai mengevaluasi dan menegakan hukum terhadap sejumlah pejabat diduga korupsi.

Ia mengingatkan kepada semua pihak apabila ada kebijakan yang menimbulkan perdebatan agar diselesaikan melalui dialog yang inklusif supaya tercipta kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.

"Niat pemerintah dalam menjalankan berbagai program sangat baik. Ketika ditemukan persoalan di lapangan dan muncul protes dari masyarakat, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi dan penegakan hukum. Langkah itu patut diapresiasi," singkatnya.

Di akhir diskusi, Boni menegaskan persatuan nasional bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan pilihan yang harus dijaga bersama.

Ruang diskusi seperti ini diharapkan menjadi tempat pertukaran gagasan bagi generasi muda dalam memperkuat semangat kebangsaan dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif.

"Persatuan nasional bukan takdir, melainkan pilihan. Kita harus secara sadar memilih untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dengan persatuan itulah Indonesia akan terus berdiri kokoh," tandasnya. (m26)