TRIBUNJAKARTA.COM, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian menyalurkan dana insentif fiskal dengan total Rp64 miliar untuk Daerah Berprestasi di Regional Papua.
Dana ini dikirimkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditujukan untuk mendukung program-program kemasyarakatan.
"Tambahan fiskal ini dulu namanya Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut harus digunakan oleh kepala daerah untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bukan untuk kepentingan pribadi," tegas Tito dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) malam.
Secara keseluruhan, pemberian insentif ini ditargetkan berjalan hingga tiga putaran dengan total alokasi anggaran mencapai Rp361 miliar.
Program ini diharapkan mampu memicu iklim kompetisi yang sehat antar-kepala daerah serta menunjukkan kepada publik bahwa banyak pemimpin daerah yang menorehkan prestasi nyata.
Tito menyampaikan bahwa acara ini merupakan gelaran keenam sekaligus penutup untuk putaran pertama.
Sistem penghargaan ini sengaja dibagi menjadi enam wilayah regional, yang meliputi Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, NTT-NTB, Jawa-Bali, hingga regional Papua.
Tito memaparkan terdapat empat kategori penghargaan krusial yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilan program kerja mereka.
"Tadi kita lihat ada 4 kategori penghargaan untuk beberapa kategori krusial. Di antaranya Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Kategori Pengendalian Inflasi, serta Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif)," ujar Tito Karnavian.
Tito juga menjelaskan adanya penyesuaian skema kompetisi khusus di tanah Papua. Mengingat hanya ada dua kota administratif utama, yaitu Kota Sorong dan Kota Jayapura, maka kabupaten yang berstatus sebagai ibu kota provinsi baru ikut dilibatkan dalam kategori persaingan yang sama.
Kabupaten tersebut meliputi Nabire, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, yang bertanding langsung melawan Jayapura dan Sorong. Langkah ini diambil karena jika parameter kompetisi tidak diperluas, beban persaingan bagi kabupaten-kabupaten di enam provinsi se-Papua akan menjadi terlalu berat.
Selain itu, Mendagri memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif dan akurat berdasarkan data riil dari instansi terkait:
Indikator Makro: Data inflasi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan dinilai langsung bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, termasuk memantau kemajuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Demi menjaga akuntabilitas, kementerian bekerja sama dengan jaringan media sebagai mitra penyelenggara (Event Organizer), sehingga seluruh proses acara dan pengumuman pemenang dapat disiarkan langsung (live streaming) serta dipublikasikan melalui media cetak maupun daring.
Tito memberikan apresiasi khusus kepada daerah yang dulunya terisolasi seperti Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Dogiyai yang berhasil memenangkan penghargaan. Pencapaian ini menjadi bukti konkret adanya kemajuan pembangunan di daerah tertinggal.
Kendati demikian, Mendagri tetap mengingatkan para penerima penghargaan terus menjaga integritas dalam memimpin.
"Dengan mendapatkan penghargaan ini, kepala daerah diharapkan bisa menjaga diri. Jangan sampai penghargaan ini justru menjadi backfire (senjata makan tuan) karena lalai hingga terjerat masalah hukum. Berdasarkan penilaian kami hingga hari ini, kita doakan bersama agar semuanya berjalan baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," ungkap Tito.
Baca juga: Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Meski Tak Diizinkan Gubernur, Langsung Ditelepon Tito Karnavian
Baca juga: Wacana Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen Berakhir Ricuh, Mendagri Tito Semprot Sudewo Lewat Telepon
Baca juga: Inflasi Masih Aman, Mendagri Tito Karnavian Minta Polri-Bulog Terus Gencarkan Gerakan Pangan Murah
