SURYA.co.id – Upaya pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjaga kesepakatan dengan Iran menghadapi tantangan serius.
Badan intelijen AS memperingatkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berupaya menggagalkan kesepakatan yang telah dirintis Washington dengan Teheran.
Laporan The Washington Post pada Jumat (19/6/2026) mengungkap bahwa Israel dinilai tetap bertekad melanjutkan operasi militernya terhadap Hizbullah di Lebanon.
Langkah tersebut berpotensi merusak stabilitas kawasan sekaligus mengancam keberlangsungan kesepakatan yang baru saja dicapai antara AS dan Iran.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa keputusan Israel untuk mempertahankan pasukan di wilayah Lebanon selatan dapat menjadi pemicu runtuhnya kesepakatan yang masih sangat rapuh.
Menurut pejabat AS tersebut, keberadaan pasukan Israel di Lebanon selatan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menjaga stabilitas pasca-kesepakatan.
“Terus menduduki sebagian wilayah Lebanon adalah resep menuju bencana. Tanpa penarikan penuh pasukan Israel, kemungkinan dimulainya kembali permusuhan antara (militer Israel) dan Hizbullah hampir pasti terjadi,” ujar pejabat tersebut, seperti dikutip Anadolu.
Israel sebelumnya menyatakan operasi militernya di Lebanon dilakukan untuk menghadapi Hizbullah.
Namun, keberlanjutan operasi tersebut kini dinilai berpotensi mengganggu agenda diplomasi yang sedang dibangun Washington dengan Iran.
Laporan itu juga menyebut Israel memandang kesepakatan Trump-Iran sebagai ancaman terhadap kebebasan strategisnya dalam menghadapi Hizbullah.
Di sisi lain, kesepakatan tersebut dianggap dapat memperkuat posisi Iran yang selama ini menjadi rival utama Israel di kawasan.
Baca juga: Perseteruan Trump dan Netanyahu Makin Memanas, Sebut Tanpa Peran Amerika Tak Akan Ada Israel
Kesepakatan sementara antara Trump dan Iran ditandatangani dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Pegunungan Alpen, Prancis.
Perjanjian itu mencakup sejumlah langkah penting, termasuk penghentian blokade laut oleh AS dan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Meski dipandang sebagai langkah deeskalasi ketegangan kawasan, kesepakatan tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Selain kelompok pendukung Trump yang menginginkan kebijakan lebih keras terhadap Iran, sejumlah tokoh sayap kanan Israel juga menyampaikan kritik terbuka.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menjadi salah satu penentang paling vokal. Ia mengecam keras pendekatan diplomatik yang ditempuh AS.
“Untuk setiap air mata satu orang ibu Israel, seribu ibu di Lebanon harus menangis. Seluruh Lebanon harus terbakar!”
“Di Timur Tengah, Anda tidak menang dengan respons yang terukur dan menahan diri — Anda harus menjadi gila. Menghancurkan semuanya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan masih kuatnya kelompok di Israel yang mendukung pendekatan militer dibandingkan jalur diplomasi dalam menghadapi Iran maupun sekutunya di kawasan.
Di tengah perdebatan mengenai kesepakatan dengan Iran, citra Israel di mata publik Amerika juga dilaporkan mengalami penurunan.
Jajak pendapat Pew Research Center menunjukkan sekitar 60 persen warga Amerika memiliki pandangan tidak baik terhadap Israel.
Sentimen tersebut dikaitkan dengan kebijakan Netanyahu di Gaza serta keterlibatan Israel dalam konflik yang melibatkan Iran dan Lebanon.
Situasi ini menambah tekanan politik bagi pemerintah Israel, terutama ketika dukungan dari Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu fondasi utama kebijakan keamanan negara tersebut.
Wakil Presiden AS JD Vance juga dilaporkan telah menyampaikan peringatan kepada pihak Israel agar tidak menjadikan Trump sebagai sasaran kritik atas kesepakatan yang dicapai dengan Iran.
“Dalam tiga bulan terakhir, dua pertiga senjata pertahanan yang telah melindungi tanah air Anda dibuat oleh tangan Amerika dan dibayar oleh uang pajak Amerika,” kata Vance.
“Masalah bagi Israel bukanlah Donald J Trump. Dan siapa pun di Israel yang berpikir masalah terbesar mereka adalah Presiden Amerika Serikat harus bangun dan melihat kenyataan situasi yang sedang dihadapi negara itu,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran di Washington bahwa ketegangan antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Netanyahu dapat semakin membesar apabila Israel terus menentang arah kebijakan diplomasi AS.
Peringatan intelijen AS menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi kesepakatan Trump-Iran bukan hanya datang dari Teheran atau kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, tetapi juga dari sekutu dekat Washington sendiri, yakni Israel.
Jika Israel terus mempertahankan operasi militer di Lebanon dan menolak pendekatan diplomatik terhadap Iran, risiko runtuhnya kesepakatan akan semakin besar.
Bagi Trump, situasi ini menciptakan dilema strategis. Di satu sisi, ia ingin menjaga hubungan erat dengan Israel sebagai sekutu utama AS di Timur Tengah.
Namun di sisi lain, keberhasilan kesepakatan dengan Iran menjadi bagian penting dari upaya meredakan konflik regional dan menjaga stabilitas jalur perdagangan global.
Perbedaan kepentingan antara Washington dan Tel Aviv inilah yang berpotensi menjadi sumber ketegangan baru dalam hubungan kedua negara dalam beberapa bulan ke depan.
Penolakan Israel untuk menarik pasukannya dari Lebanon selatan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran menempatkan Lebanon sebagai ujian pertama bagi efektivitas perjanjian tersebut.
Di atas kertas, MoU yang ditandatangani kedua negara pada 17 Juni 2026 itu mengatur penghentian operasi militer di seluruh front konflik, termasuk Lebanon.
Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan implementasi kesepakatan tidak akan berjalan mudah.
Pemerintah Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Lebanon dengan alasan keamanan.
Sikap tersebut muncul ketika Washington dan Teheran justru berupaya membuka ruang diplomasi baru melalui negosiasi lanjutan selama 60 hari ke depan.
Kondisi ini membuat Lebanon menjadi arena pertama yang akan menguji sejauh mana para pihak bersedia menjalankan komitmen yang telah disepakati.
Jika ketegangan di Lebanon terus berlanjut, kredibilitas perjanjian AS-Iran bisa dipertanyakan sejak awal.
Sebaliknya, jika terjadi penurunan eskalasi dalam beberapa pekan mendatang, hal itu dapat menjadi sinyal positif bagi proses diplomasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Dalam poin pertama MoU disebutkan bahwa Amerika Serikat, Iran, dan sekutu mereka dalam konflik harus menghentikan operasi militer di seluruh front, termasuk Lebanon.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya belum akan menarik pasukan dari wilayah tersebut.
“Kami tidak akan menarik diri dari Lebanon selatan selama kebutuhan keamanan Israel memerlukannya,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang dikeluarkan kantornya, Kamis (18/6/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ia juga kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap Iran.
"Iran tidak akan memiliki senjata nuklir selama saya menjabat sebagai Perdana Menteri Israel," lanjutnya.
Menurut Netanyahu, Israel masih menghadapi ancaman dari Hizbullah yang didukung Iran.
Karena itu, keberadaan pasukan Israel di Lebanon selatan dianggap sebagai kebutuhan strategis untuk mencegah serangan roket dan drone ke wilayah Israel.
