TRIBUNTRENDS.COM - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto merespons kabar mengenai dugaan pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Bambang mengaku belum mengikuti secara rinci perkembangan informasi tersebut. 

Karena itu, ia memastikan akan terlebih dahulu menelusuri dan memverifikasi kebenaran kabar yang beredar.

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya dimintai tanggapan terkait pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin.

Abdimaludin sebelumnya mengaku menerima sejumlah uang setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal tersebut, Bambang memilih untuk tidak memberikan kesimpulan lebih jauh sebelum memperoleh informasi yang lengkap.

Baca juga: Ketua BEM FH UBK Mengaku Terima Uang Rp20 Juta Usai Demo Bertemu Gibran, Ini Rincian Aliran Dananya

Sebelumnya, pengakuan mengejutkan disampaikan Abdimaludin dalam sebuah forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam.

Dalam forum tersebut, ia mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah mengikuti aksi demonstrasi dan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.

Uang itu diduga berkaitan dengan rencana pemindahan lokasi aksi mahasiswa UBK yang semula akan digelar di kawasan Istana Presiden, Jakarta Pusat.

Munculnya pengakuan tersebut semakin memicu perhatian di kalangan mahasiswa maupun publik.

Forum klarifikasi sendiri digelar sebagai respons atas tuntutan transparansi dari mahasiswa terhadap pengurus BEM yang sebelumnya melakukan pertemuan dengan Gibran.

Salah satu peserta forum, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan banyak mahasiswa mempertanyakan tujuan dan hasil pertemuan tersebut.

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum UBK itu, desakan untuk membuka informasi secara terbuka terus menguat setelah pertemuan dengan Wakil Presiden menjadi perbincangan luas.

"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka," kata Na’ilah saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (23/6/2026).

Meski forum telah digelar, proses klarifikasi disebut berlangsung cukup alot karena Abdimaludin tidak hadir sejak awal jalannya kegiatan.

Mahasiswa yang hadir kemudian meminta agar Abdi datang untuk memberikan penjelasan terkait isu penerimaan uang yang telah beredar di kalangan mahasiswa.

Saat akhirnya hadir, Abdi disebut menjelaskan bahwa dirinya menerima sejumlah uang yang menurut keterangannya diberikan agar kelompok mahasiswa tidak menggelar aksi di depan Istana Negara dan memindahkannya ke Gedung DPR RI.

"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na’ilah tersebut.

Meski demikian, dia menyebut rencana pemindahan titik aksi itu pada akhirnya tidak terlaksana dan mahasiswa tetap berada di kawasan Istana Negara.

Dalam forum tersebut, Abdi disebut mengakui menerima uang tersebut.

Pengakuan itu kemudian memicu kekecewaan mahasiswa yang mempertanyakan integritas pengurus organisasi kemahasiswaan.

Na’ilah tersebut mengatakan, dalam forum itu juga dijelaskan bahwa dana Rp 20 juta telah dibagikan kepada tujuh orang.

Menurut dia, Abdi disebut menerima Rp 6 juta.

Sementara sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lain.

"Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada tujuh orang penerima dari uang Rp 20 juta tersebut," katanya.

Baca juga: Pertemuan Mahasiswa dengan Gibran Disebut Settingan, Ketua BEM UBK Bantah: Murni Keresahan Nyata

Dia merinci penerima dana yang disebut dalam forum itu antara lain Wakil Ketua BEM FH Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM FE Pujiono, Wakil Ketua BEM FE Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua nama yang disebut sebagai senior organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.

“Namun, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut,” katanya.

Selain persoalan penerimaan uang, mahasiswa juga mempertanyakan sumber dana tersebut karena terdapat perbedaan keterangan yang muncul dalam forum.

Menurut peserta forum, pada awal diskusi muncul pengakuan bahwa dana berasal dari seseorang yang disebut memberikan uang untuk memindahkan titik aksi.

Namun pada bagian akhir forum, Abdi disebut menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari seorang polisi bernama A'an.

"Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa mengajukan delapan tuntutan kepada pihak kampus.

Salah satunya meminta universitas membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan uang tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka, mengakui perbuatannya, hingga mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Forum itu, menurut mereka, turut disaksikan oleh sejumlah pejabat kampus, antara lain Wakil Rektor III, dosen, staf kemahasiswaan, Kaprodi Fakultas Hukum, serta Dekan Fakultas Hukum UBK.

(TribunTrends/Kompas)