WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah mengikuti aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung pada pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pertengahan Juni 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum terbuka yang digelar mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026) sebagai respons atas tuntutan transparansi terkait pertemuan sejumlah pengurus BEM dengan Wakil Presiden.
Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na'ilah Panrita Hartono, mengatakan forum tersebut awalnya digelar karena muncul perpecahan di antara sejumlah organisasi mahasiswa yang sebelumnya terlibat dalam aksi demonstrasi, yakni BEM Fakultas Hukum, BEM FISIP, BEM Fakultas Ekonomi, dan BEM Teknik.
"Setelah pertemuan dengan Wakil Presiden, muncul banyak pertanyaan dan tuduhan dari mahasiswa. Mereka mempertanyakan bagaimana pertemuan itu bisa terjadi, alasan menerima pertemuan tersebut, hingga mengapa mahasiswa UBK yang dipilih untuk bertemu," kata Na'ilah kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Menurut dia, desakan mahasiswa agar para pengurus BEM memberikan penjelasan akhirnya mendorong penyelenggaraan forum terbuka yang turut dihadiri unsur pimpinan kampus.
Dalam forum tersebut, Abdi menjelaskan kronologi penerimaan uang yang menurut keterangannya berkaitan dengan upaya mengarahkan massa aksi agar tidak melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dan berpindah ke kawasan DPR RI.
Meski rencana pemindahan lokasi aksi itu tidak terlaksana dan mahasiswa tetap menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Abdi mengakui uang tersebut tetap diterima.
Baca juga: Dihadiri Staf Khusus Presiden Kazakhstan, Gekrafs Buka Peluang Ekraf di Pasar Internasional
"Terlepas dari tujuan pemberian uang itu, mahasiswa merasa kecewa karena seorang ketua BEM menerima uang tersebut. Kami mempertanyakan integritasnya sebagai pimpinan mahasiswa," ujar Na'ilah.
Dalam penjelasannya, Abdi juga mengungkap bahwa dana Rp20 juta tersebut telah dibagikan kepada sejumlah pihak.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum, penerima dana tersebut terdiri atas:
Dengan demikian, seluruh dana Rp20 juta disebut telah didistribusikan kepada tujuh orang penerima.
Na'ilah menjelaskan, sebagian penerima merupakan pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, sementara dua nama lainnya merupakan senior Abdi di organisasi kemahasiswaan eksternal.
Forum berlangsung selama beberapa jam dan dihadiri oleh Wakil Rektor III UBK, Dekan Fakultas Hukum, Kaprodi Fakultas Hukum, staf kemahasiswaan, dosen, serta mahasiswa dari berbagai fakultas.
Dalam forum itu, sejumlah pihak yang disebut menerima uang akhirnya memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan peserta forum.
Selain persoalan pembagian dana, sumber uang tersebut juga menjadi sorotan mahasiswa.
Na'ilah menyebut sempat muncul pernyataan yang mengaitkan dana itu dengan seorang senior organisasi mahasiswa.
Namun pada akhir forum, Abdi menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari seseorang yang disebutnya bernama A'an dan disebut berprofesi sebagai polisi.
"Keterangan mengenai sumber uang itu berubah sehingga menimbulkan pertanyaan baru di kalangan mahasiswa," kata Na'ilah.
Atas peristiwa tersebut, mahasiswa UBK menyampaikan delapan tuntutan kepada rektorat, di antaranya meminta pihak yang terlibat membuat pengakuan terbuka, mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan, menerima konsekuensi akademik, serta membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa.
Mahasiswa juga memberikan tenggat waktu kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di Kampus UBK, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026) siang, suasana kampus relatif kondusif. Aktivitas perkuliahan tetap berlangsung normal dan mahasiswa masih menjalankan kegiatan akademik seperti biasa.
Tanda-tanda keresahan mahasiswa terlihat di lingkungan kampus. Di depan gedung BEM Fakultas Hukum terpasang kain putih bertuliskan "Kami Butuh Transparansi", yang merupakan bentuk tuntutan mahasiswa agar pengurus organisasi memberikan penjelasan terkait polemik yang berkembang.
Sejumlah pimpinan juga disebut akan menggelar forum atau sidang internal untuk meminta klarifikasi dari para pengurus BEM mengenai dugaan penerimaan uang tersebut.
Ketua BEM Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Maludin sebelumnya sempat menjawab dugaan settingan atau pengaturan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menggelar unjuk rasa.
Dalam wawancara eksklusif tersebut, Abdi sempat ditanya perihal adanya dugaan settingan sehingga bisa diterima Wapres Gibran dalam unjuk rasa 15 Juni 2026 lalu.
Abdi pun sempat tertawa saat ditanya perihal tuduhan adanya settingan bertemu Gibran.
Abdi membantah adanya desain politik bertemu Gibran.
“Saya pastikan untuk mahasiswa yang turun ke jalan, bertemu di persimpangan, tidak ada itu desain politik di dalam ruangan,” kata Abdi.
Menurut Abdi, dirinya bisa bertemu Gibran lantaran murni karena diplomasi BEM UBK bersama pemerintah dan pihak Kepolisian.
“Karena dalam demokrasi ada yang namanya diplomasi untuk memuluskan apa yang kami bawa lebih khusus untuk Wapres,” tutur Abdi.
Namun setelah sepekan usai unjuk rasa, terbongkar bahwa Abdi dan kawan-kawannya dari BEM UBK menerima uang dari Kepolisian.
BEM UBK disebut menerima uang dengan nominal beragam untuk memindahkan lokasi unjuk rasa.
Para jajaran BEM UBK itu kemudian disidang ramai-ramai oleh para mahasiswa UBK yang kesal dengan sikap suap para mahasiswa tersebut.
Baca juga: Daftar Harga Jajaran Ketua BEM UBK yang Bertemu Wapres Gibran
Mereka disidang di tengah kampus dan dipertontonkan ratusan mahasiswa lainnya. Para mahasiswa pun menyoraki para jajaran BEM UBK yang menerima uang tersebut.
Dalam kesaksiannya, seorang Wakil Ketua BEM UBK yang menerima uang suap mengungkapkan daftar harga para jajaran BEM UBK.
Diduga mereka semua total menerima uang Rp20 juta untuk memindahkan lokasi titik aksi demo.
Uang tersebut kemudian dibagi rata kepada para petinggi BEM UBK.
Sebelumnya di saat demo mereka bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlebih dahulu Senin (15/6/2026).
Adapun Wakil Ketua BEM UBK Rafly Maulana Akbar mengaku menerima Rp2 juta.
Sementara Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin menerima uang sebesar Rp 6 juta usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (15/6/2026).
Uang suap diterima sebelum aksi 15 juni 2026 dari oknum polisi.
Sebelumnya, Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) memilih menolak tawaran makan malam bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026) malam.
Sikap itu diambil untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa sekaligus menghindari munculnya persepsi negatif dari publik terhadap perjuangan yang mereka bawa.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum UBK sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi, mengatakan penolakan tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa agar tidak dianggap dapat dipengaruhi oleh fasilitas maupun jamuan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Abdi saat menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan dengan Gibran yang berlangsung lebih dari satu jam.
"Oh tidak, kami menolak (makan malam bersama wapres)," kata Abdi.
Ketika kembali ditanya alasan penolakan tersebut, Abdi menegaskan pihaknya tidak ingin memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Karena saya tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami. Kami menolak dalam bentuk apa pun," ujar Abdi.
Menurut dia, mahasiswa ingin memastikan bahwa kedatangan mereka ke Istana Wakil Presiden semata-mata untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan melalui aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Abdi menegaskan pertemuan dengan Gibran tidak mengubah posisi mahasiswa sebagai kelompok kritis yang akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah.
Baca juga: Temui Gibran, Mahasiswa UBK Beri Tenggat 5x24 Jam Penuhi Tuntutan
Meski menolak jamuan makan malam, Abdi menilai pertemuan tersebut berjalan produktif karena mahasiswa dapat menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada orang nomor dua di Indonesia itu.
"Saya selaku koordinator aksi di Universitas Bung Karno, yang mungkin ada dari Universitas MH Thamrin juga yang turut ikut di dalam. Tentu hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil," kata Abdi.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka temui, mulai dari keluhan masyarakat di daerah hingga berbagai isu nasional yang menjadi perhatian publik.
"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres," ujarnya.
Abdi juga mengapresiasi respons Gibran selama dialog berlangsung.
Menurutnya, Gibran mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan mencatat poin-poin tuntutan dalam buku kecil yang dibawanya.
"Pun respons dari pihak-pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi," ucap Abdi.
"Catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini," lanjutnya.
Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, rombongan mahasiswa mulai memasuki kompleks Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.15 WIB dan baru keluar pada pukul 18.41 WIB.
Usai audiensi, Gibran yang mengenakan batik cokelat dan celana hitam tampak mengantar para mahasiswa hingga ke area pendopo Istana Wapres. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama antara mahasiswa dan Gibran.
Perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan mahasiswa UBK di kawasan Medan Merdeka Selatan.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, rombongan mahasiswa mulai memasuki kompleks Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.15 WIB dan baru keluar pada pukul 18.41 WIB.
Usai audiensi, Gibran yang mengenakan batik cokelat dan celana hitam tampak mengantar para mahasiswa hingga ke area pendopo Istana Wapres.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama antara mahasiswa dan Gibran.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden.
"Tentu hasil dari pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah dari daerah maupun persoalan dalam skala nasional secara langsung kepada Bapak Wapres," kata Andi kepada wartawan di Istana Wapres RI, Senin (15/6/2026) malam.
Menurut dia, Gibran menerima seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dengan baik. Bahkan, sejumlah poin tuntutan dicatat langsung oleh Wakil Presiden selama pertemuan berlangsung.
"Respon dari Bapak Wapres sangat baik. Beliau mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya. Poin-poin yang harus dievaluasi dan diperbaiki terkait berbagai persoalan yang menurut kami janggal di negara hari ini," ujarnya.
Meski telah diterima oleh Wakil Presiden, Abdi menegaskan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti setelah audiensi tersebut. Pihaknya memberikan tenggat waktu selama 5x24 jam kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.
Baca juga: Nestapa Demo Mahasiswa di DPR: Diseret ke Parlemen, Dzakwan Ungkap Dipukul Polisi Usai Bakar Ban
"Tentu tidak berhenti. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan dan melakukan aksi jilid-jilid berikutnya," tegasnya.
Dalam memorandum yang diserahkan kepada pemerintah, mahasiswa UBK membagi tuntutan ke dalam beberapa klaster utama.
Pada klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan audit secara transparan terhadap pelaksanaannya.
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut dapat dialihkan guna membantu pembiayaan pendidikan tinggi.
"Membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan melakukan audit transparan. Kemudian mengalihkan efisiensi anggaran tersebut untuk subsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau," ujarnya.
Pada klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa meminta pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Polri yang baru disahkan.
Sementara dalam klaster krisis moneter dan energi, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang menurut mereka berdampak pada daya beli masyarakat.
"Mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," katanya.
Mahasiswa juga mencantumkan klausul dalam memorandum yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 5x24 jam tidak ada bukti progres atau tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut, maka mereka akan kembali turun ke jalan.
"Apabila pihak pemerintah mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka kami akan kembali melakukan aksi," ujarnya.
Terkait pesan yang disampaikan Wakil Presiden selama pertemuan, Abdi mengatakan Gibran menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi mahasiswa.
Menurutnya, Wakil Presiden berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian kami. Beliau akan mengonsolidasikan dan menyampaikan kepada pimpinan, khususnya Presiden Prabowo Subianto," kata Andi.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan pertemuan secara tertutup di dalam Istana merupakan hasil kesepakatan bersama antara mahasiswa dan pihak pemerintah.
"Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan bagaimana Indonesia ini tetap baik-baik saja. Karena itu pertemuan dilakukan secara langsung di dalam," ujarnya.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian mereka.
Jika dalam lima hari ke depan tidak ada respons konkret dari pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar.
"Kita akan turun lagi dan melakukan aksi jilid berjilid-jilid," katanya.
Sebelumnya, aparat kepolisian memasang pengamanan berlapis untuk menghalau aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Bung Karno (UB1K) di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Di tengah penjagaan ketat tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga BBM, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, massa mahasiswa sempat tertahan di kawasan Tugu Tani saat berupaya menuju Istana Negara.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat sempat terjadi ketika polisi membentuk barikade untuk membatasi pergerakan massa.
Setelah beberapa saat, mahasiswa akhirnya dapat bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Namun, mereka kembali dihentikan di kawasan Patung Kuda dekat Gedung BSI Tower sehingga aksi unjuk rasa terpusat di lokasi tersebut.
Aparat keamanan tampak membentuk pagar manusia yang terdiri dari personel Sabhara hingga Brimob.
Selain itu, polisi juga memasang pagar besi serta menempatkan kendaraan taktis untuk menutup akses menuju kawasan yang lebih dekat dengan Istana Negara.
Meski sempat terjadi ketegangan karena massa meminta agar aksi tidak dihalang-halangi, demonstrasi tetap berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa poster berisi kritik terhadap berbagai persoalan ekonomi dan penggunaan anggaran negara. Orasi juga terus disampaikan melalui mobil komando yang berada di tengah massa.
Salah satu orator yang mengaku mewakili mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bung Karno menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurutnya, program tersebut berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak disertai perencanaan dan pengawasan yang memadai.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dinilai berdampak terhadap meningkatnya harga kebutuhan masyarakat dan menurunnya daya beli.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan ekonomi tidak semakin membebani rakyat.
Isu lain yang turut disorot adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa menilai kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga barang impor dan biaya produksi.
Mereka juga meminta otoritas moneter mengambil langkah yang dinilai efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hingga pukul 16.03 WIB, aksi unjuk rasa masih berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian. (m27)
