TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta dan Emak-Emak Bersatu Mendukung MBG menggelar unjuk rasa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2026).
Dalam aksi tersebut, peserta unjuk rasa mengaku mendapat uang saku Rp100 ribu, wajan, roti, buah-buahan, hingga susu.
Menanggapi hal itu, koalisi masyarakat yang memantau pelaksanaan program MBG pemerintah yakni MBG Watch memandang ada sejumlah hal yang perlu diketahui kalangan ibu-ibu terkait program MBG.
Inisiator yang juga Ahli Kebijakan Kesehatan dan Ketahanan Pangan MBG Watch, Isnawati Hidayah, mengatakan kekhawatiran terbesar terkait pelaksanaan program MBG tersebut datang dari kalangan ibu-ibu.
Hal itu karena penerima manfaat dari MBG adalah anak-anak mereka.
Pertama, kata dia, dampak tata kelola MBG terhadap anak penerima manfaat.
"Itu mulai dari perencanaannya, dari strategi yang digunakan untuk bagaimana pemilihan dan distribusi makanannya, kualitasnya, lalu juga bagaimana celah korupsi ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu mengoptimalkan keuntungan mereka," kata Isnawati saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (23/6/2026).
"Dan itu dampak langsungnya adalah misal makanan yang disediakan ke anak itu jadi tidak berkualitas, atau jadi berbahaya ya, menimbulkan keracunan, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi catatan penting untuk ibu-ibu semuanya," lanjut dia.
Kedua, kata dia adalah upaya yang bisa dilakukan ibu-ibu bila keberatan anaknya menjadi penerima manfaat MBG.
Bagi ibu-ibu yang keberatan dengan MBG, kata dia, bisa mengirimkan surat ke sekolah atau ke SPPG.
"Dan mengatakan bahwa nama anak kami tidak berkenan untuk menjadi penerima manfaat program ini. Itu juga bisa. Itu yang bisa dilakukan mungkin oleh orang tua dan ibu-ibu," kata dia.
"Dan juga kalau ada intimidasi dalam melakukan itu mungkin bisa dilakukan secara kolektif, imbuhnya.
Dia memandang frustasi yang dialami orang tua atau ibu-ibu salah satunya karena tidak ada suatu mekanisme yang benar-benar menampung aspirasi masyarakat secara transparan ya.
Menurutnya kanal resmi yang fisediakan Badan Gizi Nasional untuk menampung aspirasi masyarakat juga tidak efektif dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat.
"Memang ada kanal 127 ya dari BGN, tetapi pun itu tidak efektif dalam mengumpulkan masukan, komplain dari masyarakat akar rumput dan menindaklanjutinya secara serius, seperti itu.
Dia memandang program MBG perlu dimoratorium setidaknya selama 3 bulan untuk dievaluasi dan dirombak secara total.
Salah satu hal yang perlu dievaluasi menurut dia adalah sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut dia penggunaan sistem SPPG mahal, kompleks, dan tidak ada strategi pengawasan yang ketat dari pemerintah.
Dia juga mengungkapkan program MBG saat ini tidak menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Ia mencontohkan berdasarkan analisis CELIOS, lanjut dia, Provinsi Papua Pegunungan hanya memiliki 13 SPPG padahal angka prevalensi stuntingnya mencapai sekitar 37,3 persen sampai 40 persen.
Prevalensi stunting sendiri merupakan persentase atau proporsi anak balita (di bawah usia lima tahun) dalam suatu populasi yang mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badannya berada di bawah standar usianya akibat malnutrisi kronis.
Sementara itu, jumlah SPPG di Provinsi Jawa Barat mencapai 6.721 unit dengan prevalensi stunting hanya 15,9 persen.
"Hapuskan sistem SPPG, kembalikan itu ke dapur sekolah, ke kantin sekolah. Kita harus menarik target penerima manfaatnya dengan hanya memberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar dia.
"Seperti dari 3T, keluarga tidak mampu, balita dari keluarga yang membutuhkan, kelompok rentan lainnya," ucap Isnawati yang juga peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) itu.
Terkait hal itu, lanjut dia, berdasarkan perhitungan CELIOS program MBG hanya membutuhkan sekira Rp60 triliun per tahun bila MBG diberikan kepada mereka.
Sementara saat ini, lanjut dia, berdasarkan perhitungan CELIOS terdapat 34 persen inclusion error.
"Maksudnya adalah orang yang tidak benar-benar membutuhkan tetapi mereka mendapatkan MBG ini," ujarnya.
Dia juga mewanti-wanti pemerintah agar tidak menggunakan anggaran dari sektor pendidikan maupun kesehatan untuk program tersebut.
Menurut dia, program itu seharusnya dibiayai melalui pembiayaan alternatif.
"Harusnya dibiayai oleh pembiayaan alternatif seperti windfall tax dari ekstraktif (pajak khusus yang dikenakan pada perusahaan sektor ekstraktif atas keuntungan luar biasa yang tidak terduga)," ungkap dia.
Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan efisiensi tata kelola anggaran dalam program MBG.
Negara diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulannya melalui penyesuaian skema penghitungan operasional.
Penghematan itu akan dicapai dengan menyetop sementara perluasan titik SPPG baru.
Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk memaksimalkan fasilitas yang sudah berjalan alih-alih menambah beban anggaran di lokasi baru.
Selain moratorium pembangunan SPPG baru, skema pembayaran insentif untuk penyedia makanan juga dirombak ulang.
Sistem dikembalikan pada perhitungan yang lebih ketat menyesuaikan jumlah target riil di lapangan.
Pemerintah menyatakan langkah itu akan dikontrol melalui sistem penilaian performa atau grading pada tiap Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG).
Kinerja dan kualitas layanan SPPG akan menentukan besaran insentif, bahkan SPPG berkinerja buruk bisa disetop layanannya.
Agustina memastikan insentif untuk pengelola dapur gizi ke depannya tidak akan lagi dipukul rata.
Menurut dia, selama ini semua dapur menerima nominal insentif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah beban porsi yang harus disiapkan.
Oleh karena itu, BGN melakukan penataan ulang (refocusing) dengan mendata jumlah riil penerima manfaat di setiap wilayah SPPG.
Besaran dana yang diberikan nantinya murni bergantung pada jumlah penerima.
Bahkan, kata dia, BGN membuka opsi untuk menggabungkan operasional beberapa dapur yang berada di wilayah dengan sasaran penerima sedikit guna efisiensi.
"Mungkin kita akan gabungkan bisa jadi ya, bisa jadi 'oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini' dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," ucap Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (15/6/2026).
Dia juga menambahkan, BGN ingin makanan yang diberikan untuk penerima manfaat betul-betul berkualitas.
Baca juga: Pengakuan Emak-emak Tetap Dukung MBG meski Anak Sering Komplain, Demo Dibayar Rp100 Ribu
"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," ungkap dia.
