TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinamika geopolitik Amerika Serikat dan Iran membuat harga minyak dunia bergerak fluktuatif sepanjang 2026. 

Ketegangan itu sempat mengerek harga minyak mentah hingga menembus 120 dolar AS per barel. 

Harga minyak dunia sempat melandai setelah kesepakatan damai sementara tercapai pada pertengahan Juni. Pada perdagangan 22 Juni 2026, Brent bergerak di kisaran 80 dolar AS per barel. 

Pergerakan ini masih rawan karena Iran beberapa kali kembali menutup Selat Hormuz dan perundingan lanjutan belum tuntas.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Harga Pertamax akan Turun Mengikuti Penurunan Harga Minyak Dunia

Fluktuasi harga minyak dunia turut memengaruhi harga energi di dalam negeri. Kondisi ini menegaskan bahwa asumsi makro APBN Indonesia, terutama asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah, sangat terpapar gejolak global. 

Tercatat sejak 10 Juni 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. 

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax mengikuti harga pasar, sekaligus menjaga BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. 

Menurutnya, penyesuaian semacam ini wajar selama dilakukan secara terukur. 

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter dikutip Selasa (23/6/2026).

Piter menegaskan perlunya pembagian peran yang jelas antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Prinsip ini membuat perekonomian lebih terkendali. 

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.

Piter melanjutkan, penyesuaian harga Pertamax penting untuk mencegah perpindahan konsumen ke Pertalite. Sebab, gejala ini sudah terlihat di lapangan. 

"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.

Untuk itu, Piter menilai perbaikan penyaluran BBM subsidi harus berjalan seiring. 

"Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.

Dalam jangka menengah, Piter menekankan percepatan perbaikan bauran energi sebagai kunci. 

Indonesia menurutnya memiliki modal sumber daya yang besar untuk itu. 

"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," jelas Piter.

Pada level fiskal, Piter berpandangan ruang pemerintah berada di sisi belanja, bukan penerimaan. 

Ia mengingatkan, menekan penerimaan justru bisa kontraproduktif. 

"Penerimaan negara bertumpu pada pajak, sehingga menekannya bisa berdampak negatif. Yang paling tepat adalah efisiensi belanja dan penyusunan ulang prioritas program," tuturnya.

Prasasti memandang pelandaian harga minyak dunia sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan secara cermat oleh pemerintah. Penyesuaian harga Pertamax dapat meredam perpindahan konsumen ke BBM subsidi. 

Ia menyebut, penjagaan harga subsidi yang lebih tepat sasaran menutup celah kebocoran. Perbaikan bauran energi dan disiplin belanja menjaga APBN tetap sehat di tengah ketidakpastian global. 

"Di tengah gejolak ini, keberanian untuk efisiensi dan penyusunan kembali program prioritas justru menjadi modal agar APBN kita lebih kebal terhadap guncangan," papar Piter.