TRIBUNNEWBOGOR.COM - Situasi unjuk rasa mahasiswa di Jalan Sudirman, Kota Bogor diwarnai aksi saling dorong antara para pendemo dan aparat, Selasa (23/6/2026).

Pantauan TribunnewsBogor.com, saling dorong ini terjadi ketika massa bergerak mengarah ke Istana Bogor.

Namun para petugas Kepolisian sudah membuat barisan berikade.

Alhasil para pendemo gagal bergerak mendekati gerbang Istana Bogor.

Namun situasi terpantau cepat kembali kondusif.

Terpantau unjuk rasa ini juga tidak diwarnai pembakaran ban, aparat Polisi juga tidak sampai mengerahkan personel anti huru-hara.

Situasi kondusif ini juga diwarnai hadir Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin untuk menemui dan mendengar aspirasi massa mahasiswa BEM se-Bogor ini.

Tuntutan Pendemo

Tuntukan massa mahasiswa juga dibacakan langsung di hadapan Kapolresta dan Wakil Wali Kota yang hadir.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan pendemo mahasiswa ini diantaranya yang paling utama bagi mereka adalah soal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program tersebut menciptakan ladang bagi para koruptor-koruptor yang mendirikan dapur-dapur yang sebenarnya tidak mementingkan gizi dari rakyat Indonesia, tidak mementingkan gizi dari siswa-siswa Indonesia," ucap orator membacakan tuntutannya.

"Tapi yang mereka pikirkan adalah perut mereka sendiri! Oknum-oknum tersebut yang harus dievaluasi," katanya.

Mahasiswa pun meminta kepada Wakil Wali Kota Bogor untuk menyampaikan tuntutan mereka ke pusat.

​"Kepada Bapak Wakil Wali Kota, di sini kami mahasiswa meminta bukan untuk diberhentikan selamanya, tapi kami mohon kepada Wakil Wali Kota Bogor untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita agar program ini dievaluasi secara total dari mulai akar," katanya.

"Jangan sampai program yang mungkin berpotensi menjadi program bagus, malah disalahgunakan oleh para koruptor-koruptor berdasi yang sebenarnya tidak peduli akan gizi-gizi dari masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Kemudian tuntutan lainnya adalah soal konflik agraria yang terjadi.

"​Yang kedua, salah satu yang menjadi poin tuntutan kita adalah jamin tanah dari rakyat Indonesia. Karena kita sudah mengikuti beberapa kasus-kasus yang di mana tanah-tanah dari rakyat Indonesia itu diambil yang katanya kepentingan nasional, kepentingan bersama, yang di mana kita di sini mempertanyakan, kepentingan bersama itu bersama siapa?," ucap orator.

"Apakah bersama para pemerintah-pemerintah dan oligarki? Karena banyak sekali kasus, salah satu contohnya adalah kasus perampasan tanah yang ada di Papua kemarin," katanya.

Selain itu, dalam spanduk-spanduk dibawa para pendemo terlihat hal-hal lainnya yanh juga disuarakan.

Antara lain berisi kalimat soal menuntut UU perampasan aset disahkan, Indonesia darurat, kami butuh pendidikan dan lain-lain.