TRIBUN-MEDAN.com  - Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan bersama Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menerima audiensi kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan. 

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Kondisi pro dan kontra di masyarakat menjadi pembahasan bersama dalam pertemuan. 

Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus dan Staf Ahli Pimpinan DPRD Medan Zainuddin Lubis.

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di antaranya GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI.

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen saat dikonfirmasi, menegaskan sikap DPRD selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun gagasan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Baca juga: Paparkan 4 Program Andalan, KONI Sumut Sambangi Pangdam I/BB Persiapan PON XXII 2028

"Kami DPRD pastinya selaku membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Seluruh masukan, kritik, maupun usulan yang disampaikan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan," ujarnya, Selasa (23/6). 

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut DPRD memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, setiap aspirasi yang diterima akan disampaikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap program-program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.

Menurut Amin, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi total agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka stunting.

Baca juga: Tagih Kompensasi Dampak Blackout, Komisi III DPRD Medan: Kami Mau Jawaban Jelas Ganti Rugi PLN

"Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun, menurut kami upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA, sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola program yang transparan dan didukung sistem pendataan yang akurat, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. "Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada mekanisme yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal," ujarnya.

Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif agar program tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Cipayung Plus turut menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang, sehingga berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.

"Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu, kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial serta ekonomi yang ditimbulkan," kata Amin.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen menegaskan seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima, dan akan menjadi perhatian DPRD Kota Medan. "Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Seluruh masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan," pungkasnya. (dyk)