TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum memberi penjelasan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Sementara banyak orang tua yang mengeluhkan sistem yang dianggap rumit karena terlalu banyak jalur penerimaan.

Komisi A DPRD Tulungagung menegaskan soal pakta integritas dan surat edaran (SE) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Komisi A adalah mitra Dinas Pendidikan selaku leading sector SPMB. Jalankan semua sesuai aturan yang berlaku,” jelas Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Harinto Triyoso.

Baca juga: Silpa Kabupaten Kediri Tembus Rp 385,3 Miliar, Begini Tanggapan Bupati Mas Dhito 

Menurut Rinto, panggilan akrabnya, Komisi A sudah melakukan rapat dengan pendapat dengan para pihak terkait.

Sesuai ketersediaan sekolah dan jumlah siswa yang lulus SD dan hendak masuk SMP, semua bisa tertampung.

Namun saat ini muncul masalah, karena banyak siswa yang mau masuk ke sekolah yang dianggap favorit.

“Kalau di kota, banyak yang mau masuk ke SMPN 1 Tulungagung, SMPN 2 dan SMPN 3. Padahal ada sekolah lain yang juga dekat, seperti SMPN 6 dan SMPN 1 Kedungwaru,” ungkapnya.

Politis Partai Nasdem ini menilai, penumpukan calon siswa di sekolah tertentu ini karena kemauan orang tua.

Mereka masih berpatokan pada status sekolah favorit untuk tujuan pendidikan anak-anak mereka.

Padahal sebenarnya tidak ada status sekolah unggulan, karena semua sekolah kualitasnya sama.

“Solusinya, orang tua jangan memaksakan diri ke sekolah yang dianggap unggulan. Kesadaran orang tua yang  dibutuhkan,” tegasnya.

Saat ini proses SPMB masih berjalan dan belum ada keluhan.

Namun Rinto yakin, saat pengumuman SPMB akan banyak keluhan dari orang tua, terutama yang anaknya tidak diterima di sekolah tujuan.

Baca juga: 3 Warga Binaan Ditetapkan Tersangka Terkait Kasus Penyelundupan Pil Dobel L di LP Blitar

Sistem saat ini memang cukup rumit, karena ada penekanan domisili untuk mendekatkan siswa ke sekolah.

Namun ada jalur prestasi dan afirmasi yang justru memberi kesempatan siswa dari luar radius domisili bisa mendaftar.

“Harusnya setiap sekolah punya unggulan di masing-masing kecamatan, biar tidak menumpuk di satu sekolah yang sama,” tandasnya. 

(David Yohanes/TribunMataraman.com)