TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Aroma tempe orek yang sedang digoreng menyeruak di tengah hiruk-pikuk aksi demonstrasi di Semarang yang digelar di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (23/6/2026) sore.

Bukannya memasak untuk keluarga, kelompok suporter perempuan dan emak-emak ini sengaja menggelar dapur umum darurat sebagai simbol protes untuk mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi unik bertajuk "Memasak Kemarahan" ini mengkritisi program mercusuar bentukan pemerintah pusat yang dinilai justru memicu lonjakan harga komoditas pangan di pasar dan menyengsarakan masyarakat kecil.

"Isu MBG sangat relate dengan kami suporter perempuan atau sebagai ibu-ibu. Karena adanya program MBG ini, harga-harga kebutuhan pokok di pasar jadi makin mahal. Kami melihat banyak penolakan dari berbagai daerah, jadi kami meminta MBG distop saja," ujar Layalia, salah seorang massa aksi dari kelompok suporter perempuan PSIS Semarang di sela-sela menggoreng tempe orek.

Gerakan ini diinisiasi oleh Bara Puan, sebuah aliansi perempuan muda dan jaringan masyarakat sipil di Semarang yang aktif menyuarakan keadilan gender serta demokrasi.

Selain memasak, massa juga membentangkan sejumlah poster bernada satir seperti "SPPG: Satuan Penolak Prabowo-Gibran", "Resep Solidaritas Bukan MBG", hingga "Turunkan Harga Pangan atau Turunkan Prabowo-Gibran".

Baca juga: Diduga Dipicu Korsleting Kulkas, Rumah Warga di Watumalang Wonosobo Ludes Dilalap Api

Perwakilan Bara Puan Semarang, Tata, menyatakan bahwa aksi teatrikal memasak ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat sipil atas karut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sepanjang bulan Juni ini.

Ia menilai, program tersebut minim asas manfaat bagi rakyat bawah dan rawan ditunggangi pemburu rente.

"Program MBG ini patut dikritik karena sejauh ini hanya dinikmati oleh segelintir mafia pertanian maupun para tengkulak. Sebaliknya, para petani dan peternak dari masyarakat kecil sama sekali tidak tersentuh. Melalui dapur umum ini, kami ingin menunjukkan inilah dapur yang sesungguhnya; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," tegas Tata.

Respons Pemerintah: Janji Evaluasi 4 Ribu Titik SPPG

Menanggapi gelombang protes komoditas pangan lokal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung mengambil langkah taktis.

Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sedikitnya 4.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.

Taj Yasin mengakui regulasi mengenai rantai pasok bahan baku sebelumnya belum tertata rapi. Oleh sebab itu, per 19 Juni 2026, pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas yang mewajibkan seluruh pengelola SPPG di Jateng untuk menyerap bahan baku telur dan daging ayam langsung dari peternak lokal.

Baca juga: Anggaran APBD 2026 Dipending, Revitalisasi Eks Lokalisasi Gembol dan Tegal Panas Mundur ke 2027

"Mulai 19 Juni, disepakati bersama SPPG di Jateng wajib mengambil bahan baku telur dan daging ayam dari peternak lokal Jateng sebanyak dua kali dalam seminggu. Patokan harganya adalah Rp26 ribu per kilogram untuk telur dan Rp35 ribu per kilogram untuk daging ayam potong karkas," jelas Taj Yasin secara terpisah.

Pihaknya berjanji akan menindak tegas jika ada oknum pengelola yang membandel dengan membeli bahan pangan dari luar daerah demi keuntungan sepihak. Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk menjatuhkan sanksi berat, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin operasional (suspend) bagi SPPG yang kedapatan melanggar komitmen kerakyatan tersebut. (Iwn)