WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat merespons terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar persoalan pasokan energi yang memicu gangguan kelistrikan tidak kembali terulang.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden meminta Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.
Menurut Bahlil, Presiden menaruh perhatian serius terhadap gangguan pasokan energi yang berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat langkah-langkah perbaikan.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," kata Bahlil kepada awak media usai pertemuan.
Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Kementerian ESDM membentuk tim khusus yang akan bertugas mengawasi proses pengadaan serta distribusi batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Tim ini dibentuk untuk memastikan ketersediaan pasokan energi primer tetap aman sehingga operasional pembangkit tidak terganggu.
Bahlil menegaskan, persoalan pasokan batu bara yang berujung pada gangguan pasokan listrik bukanlah kejadian pertama.
Ia mengingatkan bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada tahun 2022 dan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.
"Tahun 2022 kan kejadian begini juga, ini bukan kejadian baru bagi PLN. Tahun 2022 begini, masa setiap tahun begini terus," ujar Bahlil.
Menurutnya, dari perspektif regulator, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar persoalan serupa tidak berulang.
Pemerintah menilai diperlukan mekanisme pengawasan lintas lembaga untuk memastikan rantai pasok batu bara berjalan sesuai kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.
Karena itu, tim khusus yang dibentuk tidak hanya melibatkan PLN dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, tetapi juga melibatkan unsur pengawasan internal pemerintah.
"Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus, maka saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, inspektur jenderal dan tidak menutup kemungkinan kita ada pendampingan dari aparat penegak hukum," kata Bahlil.
Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, hingga kemungkinan pendampingan aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tata kelola pengadaan batu bara berlangsung transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin gangguan pasokan energi primer kembali mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat maupun aktivitas ekonomi nasional.
Pasokan batu bara selama ini menjadi komponen vital bagi sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia, sehingga gangguan dalam rantai pasok dapat berdampak langsung terhadap keandalan sistem kelistrikan.
Pemerintah berharap pembentukan tim khusus ini mampu memperkuat pengawasan, mempercepat deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan, serta memastikan kebutuhan batu bara PLN terpenuhi secara berkelanjutan.
Dengan demikian, risiko pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan di masa mendatang.
