Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram, menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/6/2026).

Aksi tersebut berlangsung sejak sore hingga malam di ruas Jalan Pejanggik, Kota Mataram. Mereka menuntut agar program makan bergizi gratis (MBG) hingga program koperasi desa merah putih (KDMP) dibubarkan.

Menurut mereka, dua program ini rentan dikorupsi oleh para pejabat di dalamnya, berkaca dari kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) potensi penyelewengan dana sangat besar.

"Presiden Prabowo ingin memberantas korupsi tetapi dia justru membuat program yang rentan dikorupsi, oleh karena itu kami ingin dua program ini di hapus," kata Bendahara PMII Mataram, Sofyan dalam orasinya.

Pantauan TribunLombok.com, antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang berjaga sempat terlibat saling dorong, karena mereka ingin masuk ke Kantor Gubernur NTB.

Saat aksi dorongan tersebut, salah satu massa aksi terluka pada bagian hidung dan mulut. Para pendemo juga sempat melakukan aksi pembakaran di depan gerbang Kantor Gubernur NTB.

Mereka menuntut agar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menemui massa aksi, namun sampai dengan malam mereka tidak ditemui oleh orang nomor satu di NTB itu karena sedang berada di luar daerah.

Begitupun dengan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri sedang berada di Pulau Sumbawa, sehingga mereka meminta agar ditemui oleh Sekertaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair.

Aksi penolakan MBG ini berbeda dengan demonstrasi yang digelar sehari sebelumnya. Pada Senin (22/6/2026), sejumlah kelompok masyarakat justru menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam aksi tersebut, mantan Ketua DPRD Lombok Barat, Nurhidayah, menilai MBG memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru.

“Kita tidak boleh gentar karena ada beberapa pihak yang iri dan dengki agar MBG ini dihentikan,” kata Nurhidayah saat berorasi.

Ia menyebut program tersebut telah memberikan peluang kerja bagi banyak warga, termasuk perempuan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pekerjaan.

“Asal kita tahu banyak perempuan NTB hari ini tidak bekerja keluar negeri, banyak janda 40 tahun ke atas yang tidak mungkin bekerja di kantor bisa bekerja di MBG,” ujarnya.

Baca juga: MBG Dihentikan Sementara, Pemerintah Hemat Puluhan Miliar di NTB 

Menurutnya, penghentian program MBG justru berpotensi meningkatkan angka pengangguran di daerah.

“Kalau program ini di-stop saya yakin akan banyak pengangguran di Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Hal senada disampaikan Sri, salah satu relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) asal Lombok Timur. Ia mengaku program MBG telah membantu meningkatkan pendapatan keluarganya.

“Kita bisa membantu ekonomi keluarga, saya jadi tim persiapan, MBG harus dilanjutkan untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.