Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Jalur Purwotani menuju perbatasan Lampung Selatan dan Lampung Timur masih rusak, sementara  warga ingin juga ada perbaikan.

Baca juga: DPRD Lampung: Program IJD Jadi Solusi di Tengah Keterbatasan Anggaran

Menurut Sugeng, warga setempat, sejumlah ruas masih berlubang dan saat musim hujan sering tergenang air, sementara pada musim kemarau menimbulkan debu.

Sugeng berharap pemerintah tidak berhenti pada ruas yang telah selesai dikerjakan dan tetap melanjutkan pembangunan di titik lain yang kondisinya masih rusak.

“Harapannya ada pemerataan pembangunan. Jalan itu bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga akses sekolah, pertanian, dan aktivitas masyarakat,” terangnya.  

Warga Lampung sudah merasakan manfaat pembangunan dan peningkatan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Salah satunya adalah ruas jalan simpang Korpri hingga Purwotani yang kini sudah mulus.

Lampung menjadi salah satu lokasi perbaikan jalan yang masuk program IJD 2025. Dalam program tersebut, Lampung kebagian 15 ruas jalan, meliputi tujuh paket di 2025 dan delapan paket di 2026.

Dari tujuh paket yang dikerjakan pada tahun lalu, ada sejumlah paket yang telah selesai 100 persen. Ruas simpang Korpri-Purwotani adalah salah satunya. Ruas jalan sepanjang 1,99 km itu dikerjakan dengan menelan anggaran senilai Rp 22,9 miliar.

Dari pantauan Tribun Lampung, Selasa (23/6/2026), jalan dua jalur tersebut tampak mulus dengan konstruksi rigid beton. Kondisinya jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebelum diperbaiki. 

Sugeng, warga sekaligus tokoh masyarakat Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, mengaku sangat mengapresiasi perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, warga sudah menikmati kondisi jalan yang mulus.

Dia menyebutkan, dengan jalan yang mulus, akses menuju Bandar Lampung menjadi jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Menurutnya, sebelum proyek perbaikan dilakukan, perjalanan dari Purwotani menuju Bandar Lampung dapat memakan waktu hingga sekitar satu jam. Kini, waktu tempuh berkurang menjadi sekitar 30 menit.

“Dengan adanya jalan Inpres ini sangat terasa manfaatnya. Dulu menuju Bandar Lampung bisa sekitar satu jam, sekarang kurang lebih hanya 30 menit. Sangat membantu masyarakat dan pelaku usaha,” kata Sugeng saat ditemui di lokasi, Selasa (23/6).

Sugeng mengaku tahu proyek tersebut merupakan bagian dari program IJD yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia belum dapat memastikan secara teknis terkait klaim penyelesaian pekerjaan yang disebut telah mencapai 100 persen. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik jalan yang memerlukan perhatian dan perbaikan lanjutan.

“Saya orang awam, jadi tidak tahu soal 100 persen atau tidak. Tapi memang masih ada beberapa perbaikan jalan yang menurut saya masih perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan jalan yang lebih baik memberi dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebelum diperbaiki, pengguna jalan kerap memilih jalur alternatif karena kondisi ruas yang rusak.

“Sekarang sangat membantu. Dulu jalannya memang susah, kadang harus memutar lewat jalan lain,” tutur Sugeng.

Diresmikan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer melalui pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahun 2025, Selasa (23/6). Peresmian dipusatkan di ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dan diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Lampung.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti kegiatan itu di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung. Dalam kegiatan itu, ia didampingi jajaran pejabat terkait.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Giri Yudhono, mengatakan pada tahun 2025 terdapat tujuh paket pekerjaan yang masuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Lampung dengan total panjang mencapai 19,48 kilometer dan nilai anggaran sebesar Rp 134 miliar.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan hingga tahun 2026 terdapat 15 ruas jalan yang dibangun melalui program tersebut dengan total panjang sekitar 51 kilometer dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

“Untuk tahun 2025 panjang penanganannya sekitar 19,48 kilometer. Secara keseluruhan sampai 2026 ada 15 ruas jalan dengan total sekitar 51 kilometer. Sebagian merupakan pekerjaan multiyears,” ujarnya.

Sejumlah ruas yang telah selesai dikerjakan 100 persen di antaranya rekonstruksi jalan simpang Korpri–Purwotani sepanjang 1,99 kilometer dengan nilai kontrak Rp 22,9 miliar dan rekonstruksi jalan simpang Korpri–Purwomartani sepanjang 1,69 kilometer senilai Rp 19,5 miliar.

Kemudian peningkatan jalan Purun Udik–Talang 16 di Kabupaten Lampung Utara sepanjang 4 kilometer dengan anggaran Rp 15,2 miliar, peningkatan jalan Sekincau–Waspada di Kabupaten Lampung Barat sepanjang 2,9 kilometer senilai Rp 11,3 miliar, serta peningkatan jalan Sedayu–Tugupapak di Kabupaten Tanggamus sepanjang 0,73 kilometer dengan anggaran Rp 5,5 miliar.

Selain itu, terdapat rekonstruksi jalan Raman Aji–Kota Raman di Kabupaten Lampung Timur sepanjang 7,25 kilometer dengan anggaran Rp 40,1 miliar serta rekonstruksi Jalan Teuku Cik Ditiro di Kota Bandar Lampung sepanjang 0,92 kilometer senilai Rp 19,4 miliar.

Giri menyebut masih ada sejumlah pekerjaan yang berjalan di lapangan dan ditargetkan rampung pada Juni hingga Juli 2026. Sementara ruas yang diresmikan Presiden merupakan pekerjaan yang telah selesai hingga tahun 2025.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembangunan melalui Inpres Jalan Daerah menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan infrastruktur.  “Pemprov Lampung terus mendorong penambahan alokasi pembangunan jalan melalui program tersebut, khususnya untuk ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten,” kata Mirza.

Selain melalui pendanaan APBN, terus Mirza, Pemprov Lampung juga mulai mengembangkan pola kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia menyebut skema tersebut telah diterapkan untuk mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Way Kanan. (ryo)

Jangkau Lebih Banyak 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ahmad Iswan H Caya menilai, program Inpres Jalan Daerah (IJD) menjadi solusi penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurut dia, pembangunan jalan di Lampung membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena luasnya wilayah dan tingginya kebutuhan infrastruktur yang harus ditangani.

"Anggaran pemerintah provinsi sangat terbatas untuk membangun jaringan jalan yang begitu luas. Karena itu, Program Inpres Jalan Daerah sangat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung," ujarnya, Selasa (23/6).

Ahmad menuturkan, pemerintah daerah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak ruas jalan yang mendapat penanganan.

Ia juga menyoroti sejumlah wilayah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian dalam peningkatan kualitas jalan. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Pesawaran, terutama jalur menuju Padang Cermin dan kawasan wisata Gigi Hiu, serta sejumlah ruas jalan lingkar, wilayah Lampung Utara, dan Tulangbawang.

"Kebutuhan perbaikan jalan di Lampung masih sangat banyak. Bahkan karena keterbatasan APBD, pemerintah daerah pernah menggunakan skema pinjaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Ahmad.

Karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan program IJD yang dinilai memberi dampak nyata bagi masyarakat. DPRD Lampung berharap realisasi program serupa pada tahun-tahun mendatang dapat menjangkau lebih banyak daerah sehingga konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat. (dom)

( Tribunlampung.co.id )