TRIBUNTRENDS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa kebocoran penerimaan negara yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.
Menurut Prabowo, besarnya kebocoran tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Keterbatasan anggaran itu, kata dia, turut memengaruhi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk perbaikan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang berlangsung di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti persoalan kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan potensi penerimaan negara tidak masuk ke kas pemerintah.
Baca juga: Gaji Guru Tak Bisa Membaik, Presiden Prabowo Sebut Karena Sering Dapat Laporan Palsu Pengusaha
Ia menilai pemahaman mengenai persoalan tersebut penting diketahui oleh para tokoh agama dan pemimpin masyarakat agar dapat menjelaskan akar masalah yang dihadapi bangsa.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Selain menyinggung kebocoran penerimaan negara, Prabowo kembali menyoroti praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi dalam aktivitas perdagangan dan bisnis.
Praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.
Menurut Prabowo, kecurangan semacam itu telah berlangsung dalam waktu lama dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
Ia menegaskan bahwa upaya menutup celah kebocoran dan memperbaiki tata kelola penerimaan negara menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah.
Dengan penerimaan negara yang lebih optimal, berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
Prabowo juga menekankan bahwa pemberantasan praktik-praktik yang merugikan negara harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kekayaan nasional tetap dinikmati rakyat Indonesia.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.
Prabowo menyebut menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga 150 miliar USD atau Rp 2.500 triliun tiap tahun.
Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun," ucapnya.
Karena itu, lanjut Prabowo, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah.
Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.
Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi.
"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.
Pada kesempatan itu Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi.
Dia memastikan tidak akan pernah memberikan ruang bagi praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Menurutnya, pemerintahan harus dijalankan secara bersih karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.
Ia menilai Indonesia merupakan negara yang kaya sehingga dibutuhkan pemerintahan yang berintegritas tinggi agar kekayaan tersebut dapat didistribusikan secara adil.
"Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Ia mengakui bahwa upaya pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun langkah tersebut harus tetap dijalankan demi kepentingan negara dan rakyat.
Baca juga: Maluku Utara Sekarat! Gubernur Sherly Tjoanda Ngaku Tak Punya Uang Bayar Gaji PPPK hingga Akhir 2026
Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Pada Januari 2026 lalu Prabowo menyatakan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
Masih ada sekitar 1.000 lokasi lain yang menjadi target penindakan.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menghentikan praktik kecurangan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui kebijakan tata kelola ekspor yang diharapkan dapat mencegah kekayaan negara mengalir ke luar negeri.
"Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat," tambahnya.
Prabowo menilai berbagai penyimpangan tersebut telah menyebabkan hilangnya kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak rakyat dan bangsa Indonesia.
"Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa," tegasnya.
Prabowo juga menekankan bahwa komitmennya dalam memberantas korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara.
Ia menegaskan akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin agar tidak mengingkari sumpah jabatan yang telah diucapkannya.
"Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat," pungkasnya.
Sementara itu saat meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah terkait pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara.
Prabowo menyatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur adalah amanah yang bersumber dari dana publik.
Oleh karena itu, kepala daerah beserta jajarannya dituntut untuk mengawasi ketat kualitas infrastruktur agar anggaran tersebut tidak menguap sia-sia.
"Saudara-saudara sekalian kita melihat kualitas cukup baik ini harus dipertahankan semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga meminta pemerintah daerah untuk merawat fasilitas yang telah rampung dibangun.
Peran aktif dari daerah dinilai krusial agar jalan tersebut membawa manfaat jangka panjang bagi warga.
"Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," ucap Prabowo.
Dijelaskan Prabowo, pembangunan infrastruktur ini didorong oleh visi pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat kelas bawah.
Konektivitas yang lancar diyakini akan menurunkan beban operasional yang selama ini mencekik petani dan pedagang di pelosok.
"Jalan daerah adalah urat nadi per ekonomi yang rakyat, kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita," pungkasnya.
(TribunTrends/Tribunnews)
