TRIBUNTRENDS.COM - Puluhan perempuan dari berbagai jaringan masyarakat sipil di Jawa Tengah menggelar aksi unik di depan gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (23/6/2026) sore.
Mereka menyulap area tersebut menjadi sebuah dapur umum yang menarik perhatian warga.
Namun, dapur yang didirikan itu bukanlah SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi seperti yang dikenal dalam program pemerintah.
Para peserta aksi memberi makna berbeda dengan menyebutnya sebagai SPPG, singkatan dari Satuan Penolak Prabowo-Gibran.
Aksi tersebut menjadi simbol penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah.
Melalui dapur umum, mereka menyampaikan kritik sekaligus aspirasi secara terbuka.
Baca juga: Bukannya Sedih MBG Disetop, Emak-Emak di Ponorogo Malah Bersyukur: Harga Ayam & Telur Sekarang Murah
Untuk menghidupkan dapur darurat tersebut, para peserta membawa berbagai bahan makanan seperti beras, kangkung, kerang hijau, cabai, hingga aneka bumbu dapur.
Menariknya, bahan-bahan yang digunakan berasal dari masyarakat yang sedang menghadapi konflik sosial dan lingkungan di sejumlah wilayah Jawa Tengah.
Beras yang dimasak berasal dari warga Sumberrejo, Jepara, yang tengah berhadapan dengan pemilik tambang. Sementara cabai gendot didatangkan dari warga Dieng yang sedang berkonflik dengan perusahaan geotermal.
Berbagai peralatan memasak juga dibawa ke lokasi aksi, mulai dari kompor gas, wajan penggorengan, hingga perlengkapan dapur lainnya yang digunakan untuk mengolah makanan secara langsung.
Di tengah aktivitas memasak, para peserta yang mayoritas perempuan turut membentangkan sejumlah poster protes di pintu gerbang kantor gubernur.
Beberapa poster bertuliskan "SPPG Satuan Penolak Prabowo-Gibran", "Dapur ini Milik Rakyat", hingga "Kita Bisa Masak Sendiri Tanpa Keracunan".
Pesan-pesan tersebut menjadi bagian dari kritik yang disuarakan terhadap pelaksanaan program MBG dan kebijakan pemerintah yang terkait.
Koordinator aksi, Tuti Wijayanti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk tuntutan agar program MBG dihentikan.
Menurutnya, program tersebut tidak memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai keberadaan dapur-dapur dalam program MBG justru tidak menjawab kebutuhan rakyat di lapangan.
Karena itu, aksi dapur umum dipilih sebagai cara menyampaikan aspirasi sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola kebutuhan pangan mereka sendiri.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta berharap pemerintah mendengar kritik dan evaluasi yang mereka sampaikan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Sebaliknya, dapur-dapur MBG justru dikuasai oleh segelintir lembaga yang diduga dari unsur TNI-Polri atau orang dalam lingkaran Pemerintahan.
"Dapur MBG yang berdiri sekarang bukan milik rakyat, kami melihat dapur itu dimiliki TNI atau kalangan pemerintah itu sendiri," katanya kepada Tribun di sela aksi.
Ia menyebut, praktik program MBG juga terjadi banyak persoalan di antaranya soal sumber bahan baku.
Untuk itu, pada aksi kali ini pihaknya ingin menunjukkan seharusnya dapur yang baik mampu menyerap hasil pertanian rakyat. Terutama rakyat yang terpaksa berhadapan dengan penguasa ataupun pengusaha.
"Kami ambil bahan baku beras dari warga Sumberrejo Jepara yang sedang menolak tambang, cabai gendot dari warga Dieng yang konflik geotermal, dan kerang hijau warga Tambakrejo korban penggusuran," bebernya.
Baca juga: Emak-emak Demo Jakarta, Tuntut Turunkan Harga, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Tidak Terealisasi
Soal evaluasi MBG, Tuti meminta program ini dihentikan. Ia menyebut, program MBG yang sudah berjalan alih-alih bermanfaat ke masyarakat justru sebaliknya. Banyak kejadian keracunan dan jadi ladang korupsi.
"Ya dihentikan, negara dalam kondisi krisis tapi anggaran dialihkan ke MBG yang mana anggaran tersebut dinikmati oleh segelintir orang yang juga berasal dari mereka," bebernya.
Para perempuan dari berbagai jaringan yang terlibat dari aksi memasak di dapur umum SPPG tersebut berasal dari berbagai jaringan seperti Bara Puan, komunitas perempuan suporter melawan, aktivis perempuan, aktivitis perempuan pembela HAM dan lainnya.
Mereka saling bantu memasak bersama berbagai menu bergizi seperti nasi telur dipadu orek tempe dan kangkung.
Adapula menu orek tempe dipadu kerang hijau. Jumlah porsi yang dihasilkan dari dapur itu lebih dari 80 porsi yang dibagikan ke masyarakat umum.
Aktivis perempuan Semarang, Adetya Pramandira atau Dera mengaku, ikut terjun langsung memasak di dapur umum yang didirikan oleh jaringan kolektif tersebut sebagai solidaritas sekaligus menolak program MBG.
Menurutnya, aksi kali ini cukup menarik karena warga terdampak konflik lingkungan seperti dampak Geotermal dan Tambang juga turut mendukung aksi ini dengan menyumbangkan bahan baku untuk memasak.
"Tadi warga Sumberrejo Jepara yang melawan perusahaan tambang mengirimkan 25 kilogram beras, tentu ini sebagai bentuk solidaritas, dari warga bantu warga," bebernya.
Ia menilai, para warga yang menyumbangkan bahan baku dapur tersebut juga menitipkan pesan perlawanan
"Ya salah satunya tadi, SPPG yaitu satuan penolak Prabowo-Gibran," katanya.
Ia berharap, gerakan menolak MBG ini akan terus berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Dari penolakan itu nantinya diharapkan akan muncul konsolidasi kuat antara warga bantu warga. '
"Karena mengandalkan kebijakan negara saat ini sudah sangat mustahil," ucapnya.
Terpisah, Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah Taj Yasin menyebut, telah melakukan evaluasi setidaknya kepada 4 ribu SPPG yang ada di Jawa Tengah terkait suplai bahan baku terutama telur dan daging ayam.
Ia mengakui, sebelumnya suplai bahan baku itu belum diatur tetapi muali 19 Juni 2026 telah disepakati bersama SPPG di Jateng wajib mengambil bahan baku telur dan daging ayam dari peternak lokal Jateng.
Perincinnya, SPPG wajib me ngambil bahan baku itu sebanyak dua kali dalam seminggu dengan harga telur Rp26 ribu perkilogram dan daging ayam potong karkas Rp35 ribu perkilogram.
"Kalau ada yang melanggar terutama SPPG yang membeli bahan bahu tersebut dari luar Jateng laporkan saja, nanti BGN yang berkomitmen untuk memberikan sanksi baik teguran maupun suspend," jelasnya. (Iwn)
(TribunTrends/TribunJateng)
