WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Bung Karno (UBK), Daniel Panda, menyatakan pihak kampus belum dapat memastikan adanya hubungan antara dugaan penerimaan uang oleh mahasiswa dengan pertemuan bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pengakuan Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang untuk meredam aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Istana Negara pada 15 Juni 2026.
Abdimaludin, yang telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, mengaku menerima dana sebesar Rp20 juta yang kemudian dibagikan kepada sejumlah mahasiswa.
Dalam pengakuannya, dana tersebut disebut dibagi dengan nominal sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang setelah aksi demonstrasi selesai.
Baca juga: Usai Temui Gibran, Mahasiswa UBK Dirujak Kampus, Isu Dana Rp300 Juta Meledak
Selain Abdimaludin, sejumlah mahasiswa lain yang disebut menerima dana tersebut di antaranya Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Rafly Maulana Akbar, pengurus BEM Fakultas Hukum Mubarak Tuasamu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pujiono, serta Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammad Rafi Bastian.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Pihak kampus bersama mahasiswa masih melakukan penelusuran terkait asal-usul aliran dana itu.
Sebelum pengakuan tersebut mencuat, Abdimaludin bersama 14 mahasiswa lainnya diketahui sempat diundang untuk berdialog dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana.
Daniel menjelaskan, pertemuan itu bermula ketika rombongan mahasiswa melintas di kawasan Tugu Tani saat menggelar aksi demonstrasi.
Menurutnya, saat itu staf Wakil Presiden menghubungi mahasiswa dan menawarkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Gibran.
"Kami belum bisa mengonfirmasi hal itu ya. Yang bisa kami pastikan, saat mereka melewati Tugu Tani ada staf Wapres yang menghubungi mereka untuk audiensi dan berdialog dengan Wapres," ujar Daniel dalam wawancara di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (24/6/2026).
Baca juga: Terungkap ! UBK Bongkar Pengakuan Ketua BEM FH, Uang Rp20 Juta Disebut dari Oknum Polisi
Daniel mengatakan tawaran tersebut sempat ditolak karena mahasiswa menginginkan Wakil Presiden menemui massa aksi di lokasi demonstrasi.
Namun, alasan pengamanan membuat usulan tersebut tidak dapat dipenuhi.
"Tapi tentu staf dan Paspampres menolak karena masalah keamanan dan itu bisa dipahami," katanya.
Setelah komunikasi lanjutan dilakukan, mahasiswa akhirnya bersedia menghadiri audiensi di Istana dan diterima untuk berdialog dengan Wakil Presiden.
Meski demikian, Daniel menegaskan pihak kampus belum dapat memastikan apakah pertemuan tersebut memiliki kaitan dengan dugaan penerimaan uang yang kini menjadi perhatian publik.
"Apakah ada hubungannya? Ya tentu kami tidak bisa memastikan untuk itu," tegasnya.
Berdasarkan pengakuan Abdimaludin, dana yang diterimanya disebut bertujuan agar mahasiswa UBK tidak menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara.
"Jadi mereka berharap anak-anak UBK itu unjuk rasanya di sekitaran DPR, tetapi memang tidak dipenuhi," ujar Daniel.
Menurutnya, mahasiswa UBK tetap melanjutkan aksi di sekitar kawasan Istana hingga akhirnya mendapat undangan dialog dari Wakil Presiden.
"Mahasiswa UBK tetap demonstrasi di dekat Istana setelah Tugu Tani itu dan akhirnya diajak ke Istana Wapres dan bertemu Wakil Presiden," katanya.
Dalam video pengakuannya yang beredar, Abdimaludin mengklaim uang tersebut diberikan oleh seseorang yang disebut berasal dari pihak kepolisian.
"Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di Istana, Bang Aan namanya," ujar Abdimaludin dalam video tersebut.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada civitas akademika dan mahasiswa atas peristiwa yang terjadi.
Baca juga: Ketua BEM UBK Akui Terima Rp 20 Juta usai Temui Gibran, Bagi Rata ke Rekan-rekannya
"Tentu saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi," ucapnya.
Abdimaludin mengaku sebelum aksi berlangsung dirinya beberapa kali menerima tawaran bantuan dana dari sejumlah pihak, namun sempat menolak karena tidak ingin gerakan mahasiswa dipengaruhi kepentingan tertentu.
Sebelumnya, dalam wawancara seusai audiensi dengan Wakil Presiden pada 17 Juni 2026, Abdimaludin menegaskan aksi mahasiswa yang digelar saat itu tidak ditunggangi kepentingan pihak mana pun.
"Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno. Kami membawa harapan rakyat melalui hasil kajian yang ingin disampaikan kepada pihak terkait," kata Abdimaludin saat itu.
Saat ini, pihak Universitas Bung Karno masih melakukan investigasi internal untuk mengungkap asal-usul dana serta memastikan seluruh fakta terkait pengakuan tersebut. (*)
