Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Utara menyampaikan permintaan khusus kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus saat rapat paripurna membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa 23 Juni 2026.
Politisi Partai Demokrat, Henry Walukow mengungkapkan itu saat diberi kesempatan menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Wakukow mengatakan, kiranya Pemprov Sulawesi Utara memberi perhatian terhadap jalan-jalan provinsi yang sebagian besar kondisinya rusak.
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan provinsi yang baik. Itu jelas berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Meskipun demikian, kami meminta agar pemerintah memperhatikan jalan-jalan provinsi. Kami memahami ada keterbatasan anggaran. Kiranya di tahun 2027 anggaran untuk pemeliharaan jalan provinsi bisa bertambah," kata politisi asal Minahasa Utara ini.
Wakukow bilang, pihaknya hanya meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada umumnya.
Keluhan terkait kondisi jalan-jalan provinsi diterima saat reses, saat pertemuan informal maupun di media sosial.
"Jalan adalah salah satu cermin dari kinerja pemerintahan. Kami yakin Pemprov Sulut bisa melakukan terobosan," kata Henry Walukow.
Terkait itu, 5 fraksi DPRD Sulawesi Utara sepakat membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Hal ini menyusul lima fraksi di DPRD Sulawesi Utara kompak, menerima penjelasan Gubernur Sulut terkait Pertanggungjawaban APBD 2025 dan pokok pikiran Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam rapat paripurna, Selasa 23 Juni 2026 siang.
Adapun pemandangan fraksi disampaikan secara bergantian oleh para perwakilan, yakni PDIP oleh Jeane Laluyan; Golkar oleh Vionita Kuerah; Demokrat oleh Henry Walukow; Nasdem oleh Nick A Lomban dan Gerindra oleh Louis Schramm.
Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Silangen menjelaskan, setelah ini DPRD akan melanjutkan pembahasan di tingkat pansus. Khususnya untuk Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
"Berdasarkan usulan fraksi, sudah ada sejumlah nama yang akan masuk ke dalam Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha," kata Silangen. (ndo)
