TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kediri di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Komitmen tersebut disampaikan Mas Dhito saat menjawab pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (23/6/2026).

"Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD," katanya.

Menurut Mas Dhito, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan penggalian potensi PAD, peningkatan kemudahan layanan pembayaran pajak secara online, hingga optimalisasi basis data potensi pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: Askab PSSI Trenggalek Tak Bisa Gunakan Stadion Menak Sopal, Dispora : Ada Penyewa Lain Lebih Dulu

Selain itu, Pemkab Kediri juga memperkuat sosialisasi peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan melalui digitalisasi pelaporan pajak oleh wajib pajak, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito turut menyoroti kondisi sejumlah BUMD milik Pemkab Kediri yang saat ini mengalami kekosongan jabatan direktur. BUMD tersebut meliputi Perumda Margomulyo, Perumda Canda Bhirawa, dan PDAM.

Untuk mengisi posisi strategis tersebut, Mas Dhito menegaskan akan memilih figur yang memiliki keberanian dan komitmen kuat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

"Ini akan kita isi dengan orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja jika dalam kurun waktu sekian tidak bisa memenuhi target ya maka akan mundur dengan sendirinya," terangnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)