TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Perwakilan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pegawai SPPG, dan supplier Makanan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi DPRD Banyumas, Selasa (23/6/2026).
Mereka mengeluhkan kebijakan peliburan program MBG selama tiga pekan akibat libur sekolah.
Menurut mereka, kebijakan ini membuat mereka merugi.
Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muh Erlangga Nugraha, Ketua Komisi 4 Dukha Ngabdul Latif, serta anggota komisi lain.
Bendahara Paguyuban SPPG Banyumas, Martono mengatakan, program MBG memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat kecil.
Mulai dari pedagang pasar, petani, peternak, hingga relawan dapur.
"Supplier bukan hanya pedagang besar, tapi pedagang kecil, petani, termasuk peternak."
"Bakul-bakul omsetnya naik, yang tadinya eceran di pasar, ada yang jadi pedagang besar," ujarnya.
Baca juga: Cegah Warga Miskin Terlewat Bansos, DPRD Banyumas Siapkan Raperda
Martono menilai, para pegawai SPPG mengandalkan pendapatan dari MBG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika diliburkan, mereka kehilangan pendapatan.
Kemudian, dari sisi penerima manfaat juga tidak hanya siswa, tetapi sudah menjangkau kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3).
"Mereka secara rutin mendapatkan asupan gizi yang bergantian. Misalnya hari ini protein, besok vitamin, dan lain sebagainya," katanya.
Martono berharap, operasional dapur MBG tetap berjalan meski dalam kapasitas terbatas.
Dia mengusulkan skema sif bagi para pegawai agar program tidak berhenti total.
"Yang namanya orang makan bergizi kan tidak ada liburnya."
"Meskipun tidak full relawan masuk, mungkin sif bergantian, separuh-separuh agar tetap beroperasi," harapnya.
Seusai audiensi, Wakil Ketua DPRD Banyumas Muh Erlangga Adinugraha mengatakan, pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menilai, program MBG sangat bermanfaat, terutama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat kecil.
Namun, Eric juga mengakui, masih ada beberapa persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki sesuai petunjuk teknis dan SOP yang berlaku.
"Otomatis, kami sebagai wakil rakyat akan melanjutkan aspirasi ini sampai ke Pak Presiden."
"Minimal, sampai ke orang-orang di sekitar Pak Presiden, ke pemerintah tentunya, juga ke BGN," ungkapnya.
Baca juga: MPP Banyumas Pastikan Layanan Perizinan Tetap Jalan di Tengah Pemadaman Listrik, Siapkan Genset
Eric mengatakan, persoalan tata kelola seperti dapur-dapur yang kurang baik, maka harus diperbaiki.
Menurutnya, sekarang sudah mulai banyak dapur yang baik dengan menu-menu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat.
Terutama, untuk kebutuhan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Dapur-dapur yang kurang baik, harus diperbaiki. Karena saat ini sudah banyak juga dapur yang baik," katanya. (*)
