- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah polemik kebocoran penerimaan keuangan negara. 

Angka ini mencapai 2.500 triliun yang diduga menyebabkan anggaran negara tidak memadai. 

Akibatnya, beragam program peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit dilakukan. 

Informasi ini disampaikan oleh Presiden ketika menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026, Bangkalan pada Selasa (23/6/2026).

Buntut kebocoran negara, perbaikan gaji guru hingga pegawai negeri sipil sulit dilakukan. 

Kekayaan Indonesia disebut bertahun-tahun justru mengalir ke luar. 

Ia sempat menyinggung terkait praktik under invoicing yang masih terjadi di kalangan masyarakat. 

Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan kerugian secara masif. 

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.

Akibatnya, manfaat yang bisa dirasakan warga menjadi berkurang. 

Karena itu, lanjut Prabowo, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. 

Salah satunya yaitu dengan penerapan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).