SERAMBINEWS.COM - Teka-teki mengapa anggaran negara selalu terasa mencekik hingga kesejahteraan guru tak kunjung membaik akhirnya dijawab langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dengan nada bicara yang lugas, Prabowo blak-blakan mengungkap bahwa Indonesia saat ini sedang menanggung kerugian luar biasa akibat bocornya penerimaan negara yang nilainya ditaksir mencapai Rp2.500 triliun per tahun.
Menurut Kepala Negara, lubang besar dalam sistem keuangan inilah yang menyedot habis anggaran yang harusnya bisa dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat.
Akibat keterbatasan dana tersebut, niat pemerintah untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik, termasuk menaikkan gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN), jadi terhambat.
Pernyataan menohok itu dilemparkan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di kampus IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Selasa (23/6/2026).
Di hadapan para kiai dan tokoh NU, ia menegaskan bahwa penyakit kebocoran kekayaan negara ini sudah kronis karena dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun. Bagi Prabowo, pemahaman mengenai borok bangsa ini wajib diketahui oleh para ulama agar mereka bisa mengedukasi masyarakat mengenai akar masalah yang sebenarnya.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Tak sekadar mengeluh, Prabowo menunjuk hidung praktik under invoicing yang kerap dimainkan oknum pebisnis nakal dalam aktivitas ekspor-impor sebagai salah satu biang kerok utama. Modusnya adalah dengan sengaja memanipulasi laporan nilai transaksi agar jauh lebih rendah dari angka riil di lapangan. Tujuannya tentu saja untuk menghindari setoran wajib atau pajak kepada kas negara.
Kecurangan yang sudah mengakar lama ini dinilai menjadi dalang di balik menguapnya potensi kekayaan nasional. Prabowo bahkan tak segan-segan memakai analogi sederhana untuk menggambarkan bagaimana permainan kotor para pengusaha ini merugikan negara dalam skala masif.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.
Berdasarkan hitung-hitungan para pakar ekonomi, kerugian akibat permainan dokumen dan ekspor gelap ini mencapai angka fantastis, yakni berkisar di angka 150 miliar USD. Duit yang nilainya setara ribuan triliun rupiah yang sejatinya bisa dipakai untuk membiayai pembangunan fasilitas publik itu justru mengalir keluar negeri secara cuma-cuma.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun," ucapnya.
Sadar posisinya sebagai nakhoda, Prabowo menegaskan dirinya tidak tinggal diam. Sejumlah langkah darurat kini tengah digeber, salah satunya dengan memberlakukan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Langkah ini diambil khusus untuk mengunci ruang gerak pengusaha yang suka bermain under invoicing. Tak hanya itu, ketegasan juga ditunjukkan dengan membubarkan hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerjanya cuma merugi dan membebani APBN.
"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.
Masih di forum yang sama, mantan Danjen Kopassus ini menggaransi bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan mengambil posisi nol toleransi terhadap praktik lancung alias korupsi. Baginya, pemerintahan yang bersih adalah harga mati jika ingin membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan alam secara adil ke tangan rakyat.
"Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Ia menyadari betul bahwa membersihkan birokrasi dari mental korup bukanlah membalikkan telapak tangan. Namun, operasi pembersihan ini harus terus melaju demi menyelamatkan masa depan bangsa. Salah satu bukti konkretnya adalah perburuan masif terhadap tambang dan perkebunan ilegal yang merambah kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Tercatat hingga Januari 2026 lalu, pemerintah sudah menyegel sekitar 1.000 titik tambang ilegal di berbagai penjuru tanah air, dan masih ada seribu lokasi serupa yang kini masuk dalam daftar target eksekusi berikutnya.
"Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat," tambahnya.
Bagi Prabowo, seluruh penyimpangan sistemik ini telah merampas hak hidup masyarakat banyak dan membuat kondisi bangsa sulit bergerak maju.
"Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa," tegasnya.
Karena itu, ia memandang perang melawan korupsi dan kebocoran ini bukan sekadar tugas politik, melainkan sumpah sakral yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Tuhan.
"Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat," pungkasnya.
Usai menghadiri acara NU di Bangkalan, di hari yang sama Prabowo melanjutkan agendanya ke Kabupaten Sampang untuk meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang mencakup 37 provinsi. Di hadapan para pejabat daerah yang berkumpul, Prabowo memberikan peringatan keras terkait tata kelola dan pengawasan anggaran infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk aspal dan beton jalanan tersebut adalah uang keringat publik. Oleh karena itu, para kepala daerah diwajibkan memelototi langsung kualitas proyek di lapangan agar tidak ada ruang bagi kontraktor nakal untuk menyunat anggaran.
"Saudara-saudara sekalian kita melihat kualitas cukup baik ini harus dipertahankan semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tegas Prabowo.
Ia juga meminta agar fasilitas yang sudah dibangun dengan biaya mahal tersebut dirawat secara berkala oleh pemerintah daerah setempat, agar masa pakainya lama dan bisa dinikmati oleh anak cucu warga sekitar.
"Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh perimeter pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," ucap Prabowo.
Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa ambisinya membangun konektivitas hingga ke pelosok desa ini didorong oleh visi besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat kelas bawah. Dengan akses jalan yang mulus, biaya transportasi komoditas bisa ditekan serendah mungkin, sehingga para petani dan pedagang kecil tidak lagi tercekik oleh biaya logistik yang mahal.
"Jalan daerah adalah urat nadi per ekonomi yang rakyat, kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita," pungkasnya.
(Serambinews.com/TribunTrends/Tribunnews)
