TRIBUNTRENDS.COM - Program Makanan Bergizi Gratis yang dihentikan sementara selama masa libur sekolah menuai keluhan dari berbagai pihak di Banyumas.
Pada Selasa (23/6/2026), perwakilan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pegawai SPPG, serta para pemasok program MBG mendatangi DPRD Banyumas untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka menyoroti kebijakan penghentian sementara program MBG selama tiga pekan yang bertepatan dengan masa libur sekolah.
Menurut para pelaku yang terlibat dalam program tersebut, kebijakan itu berdampak langsung pada aktivitas usaha dan sumber penghasilan masyarakat.
Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muh Erlangga Nugraha, bersama Ketua Komisi 4, Dukha Ngabdul Latif, serta sejumlah anggota komisi lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bendahara Paguyuban SPPG Banyumas, Martono, menjelaskan bahwa program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat.
Baca juga: Relawan MBG Jabar Mengeluh SPPG Tutup saat Libur Sekolah, Ancam Protes ke Jakarta: Tak Ada Insentif
Ia menyebut manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penyedia layanan, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan pelaku ekonomi kecil.
Pedagang pasar, petani, peternak, hingga relawan dapur menjadi kelompok yang turut merasakan perputaran ekonomi dari program tersebut.
Menurut Martono, keberlangsungan MBG telah membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan banyak warga.
"Supplier bukan hanya pedagang besar, tapi pedagang kecil, petani, termasuk peternak."
Ia menambahkan bahwa sejumlah pelaku usaha mengalami peningkatan omzet sejak terlibat dalam rantai pasok program MBG.
"Bakul-bakul omsetnya naik, yang tadinya eceran di pasar, ada yang jadi pedagang besar," ujarnya.
Selain berdampak pada sektor usaha, program MBG juga menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian pegawai SPPG.
Pendapatan yang mereka terima dari program tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, penghentian sementara program selama masa libur sekolah dinilai berpotensi mengurangi pemasukan dan menimbulkan beban ekonomi bagi para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari MBG.
Kemudian, dari sisi penerima manfaat juga tidak hanya siswa, tetapi sudah menjangkau kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3).
"Mereka secara rutin mendapatkan asupan gizi yang bergantian. Misalnya hari ini protein, besok vitamin, dan lain sebagainya," katanya.
Martono berharap, operasional dapur MBG tetap berjalan meski dalam kapasitas terbatas.
Dia mengusulkan skema sif bagi para pegawai agar program tidak berhenti total.
"Yang namanya orang makan bergizi kan tidak ada liburnya."
"Meskipun tidak full relawan masuk, mungkin sif bergantian, separuh-separuh agar tetap beroperasi," harapnya.
Baca juga: Dapur SPPG di Kantor Gubernur Jateng, Satuan Penolak Prabowo-Gibran Tolak MBG: Bukan Milik Rakyat
Seusai audiensi, Wakil Ketua DPRD Banyumas Muh Erlangga Adinugraha mengatakan, pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menilai, program MBG sangat bermanfaat, terutama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat kecil.
Namun, Eric juga mengakui, masih ada beberapa persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki sesuai petunjuk teknis dan SOP yang berlaku.
"Otomatis, kami sebagai wakil rakyat akan melanjutkan aspirasi ini sampai ke Pak Presiden."
"Minimal, sampai ke orang-orang di sekitar Pak Presiden, ke pemerintah tentunya, juga ke BGN," ungkapnya.
Eric mengatakan, persoalan tata kelola seperti dapur-dapur yang kurang baik, maka harus diperbaiki.
Menurutnya, sekarang sudah mulai banyak dapur yang baik dengan menu-menu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat.
Terutama, untuk kebutuhan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Dapur-dapur yang kurang baik, harus diperbaiki. Karena saat ini sudah banyak juga dapur yang baik," katanya.
(TribunTrends/TribunBanyumas)
