Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lombok Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Lombok Timur pada Rabu (24/6/2026). 

Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang menyangkut persoalan ekonomi hingga sektor pendidikan.

Para peserta aksi menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mereka menilai program ini memiliki kelemahan mendasar, baik dari tahap perencanaan maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. 

Massa aksi mendesak agar program MBG dihentikan secara permanen. 

Baca juga: Demo Dukung MBG di NTB: Massa Aksi Desak Program Tetap Lanjut, Gubernur Minta SPPG Nakal Tobat

Selain itu, mereka juga menuntut pembatalan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Salah satu perwakilan mahasiswa Ahyar saat orasi menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengampanyekan penggunaan produk lokal. 

Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut jauh dari kata berhasil. Ia juga menyentil beberapa PSN yang dinilai meleset dari sasaran, termasuk proyek swasembada pangan yang justru menimbulkan dampak negatif bagi warga di sejumlah daerah.

"Program MBG yang diklaim mampu mengatasi stunting dan menciptakan lapangan kerja, kami nilai belum memberikan kontribusi nyata bagi negara," tegas Ahyar. 

Ia menambahkan, program berskala nasional tersebut malah berpotensi menggerus keuangan negara, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sudah menekan daya beli rakyat.

Tak hanya itu, para demonstran menilai pemerintah selama ini hanya merespons kritik masyarakat dengan retorika semata, tanpa menghadirkan solusi konkret. 

Di sisi lain, isu pendidikan juga mendapat sorotan tajam. 

Massa menyebutkan bahwa masih banyak bangunan sekolah di kawasan pedesaan yang tidak layak pakai, sementara kesejahteraan guru honorer masih terabaikan.

"Sudah bertahun-tahun guru honorer berjuang, tetapi tak kunjung mendapat perhatian serius. Ini bukti bahwa dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja,"ujarnya. 

Para mahasiswa juga menduga program MBG dan KDMP rawan menjadi celah korupsi karena lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan.

Di akhir aksi, orator lain menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat, termasuk wacana pengembalian dwifungsi TNI-Polri yang dinilai dapat mengancam ruang-ruang sipil. 

"Kami tidak butuh retorika. Tuntutan kami jelas, hentikan MBG dan KDMP," pungkasnya.

(*)