SURYA.co.id, SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi instrumen utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota secara tuntas dan berkelanjutan.
Kegiatan Musrenbang yang notabene adalah kebutuhan riil dan keinginan masyarakat dari bawah harus menjadi pondasi pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pahlawan Surabaya. Pembangunan harus berjalan utuh.
Ketua DPRD Surabaya yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menekankan pembangunan tidak lagi dilakukan dengan pola tambal sulam. Hanya mengatasi masalah sesaat tanpa menyentuh akar persoalannya.
Setiap pembangunan yang baik harus diawali perencanaan dengan pemetaan masalah secara menyeluruh. Forum Musrenbang menjadi momen untuk menggali kebutuhan pembangunan.
"Harus didukung kajian yang matang. Dengan begitu, program yang dihasilkan melalui Musrenbang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Ipuk.
Pimpinan dewan ini menghendaki anggaran besar yang dikeluarkan setiap tahun bisa merealisasikan pembanguan sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai problem yang sama terus berulang.
Kalau hanya menyelesaikan gejala tanpa memahami akar persoalannya, maka pembangunan tidak akan pernah selesai. Proyek pencegahan banjir misalnya, harus lebih terencana dan terukur.
Persoalan banjir selama ini menjadi salah satu tantangan utama Kota Surabaya. Ipuk menyebut, penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan saluran secara parsial.
"Jangan hanya terlihat bahwa Pemkot telah mengerjakan proyek penanggulangan banjir. Tapi lupa pada perencanaan dan kajian teknis soal aktivasi di setiap drainase," katanya.
Setiap saluran air itu harus berfungsi dengan baik. Antara saluran satu dengan yang lain terintegrasi. Infrastruktur ini harus nyambung dan berfungsi mulai tingkat kampung hingga skala kota.
“Kalau bicara banjir, harus ada masterplan drainase yang jelas. Kita harus tahu aliran air dari mana, hambatannya di mana, dan muaranya ke mana. Kita berharap tak memindahkan genangan dari wilayah satu ke wilayah lain," katanya.
Anggota DPRD lima periode ini menegaskan, Musrenbang semestinya menjadi forum untuk mengidentifikasi persoalan di masyarakat.
Memetakan kebutuhan yang sesungguhnya dihadapi warga di lapangan.
Posisi Musrenbang penting selama dilakukan secara komprehensif sebelum merealisasikannya dalam program pembangunan.
"Dengan kajian yang tepat, pemerintah dapat menghindari pembangunan yang tidak tepat sasaran maupun pengulangan pekerjaan yang sama pada tahun-tahun berikutnya," Ipuk mengingatkan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memiliki perencanaan yang matang. Jika pelaksanaan belum bisa dilakukan sekaligus, setidaknya pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Jika anggaran belum cukup untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, minimal pemerintah sudah menyiapkan kajian dan peta jalan penyelesaiannya.
Dengan begitu, pembangunan tahun berikutnya tinggal mengikuti arah yang sudah disusun.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kualitas fisik maupun besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Percuma spesifikasi bangunannya bagus, kualitas materialnya tinggi, tetapi penempatannya tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Ipuk.
Karena itu, Kaji Ipuk berharap Musrenbang tidak sekadar menghasilkan daftar usulan tahunan, melainkan menjadi pondasi pembangunan jangka panjang yang mampu menyelesaikan persoalan kota secara tuntas, terukur, dan berkeadilan.
“Musrenbang harus menjadi alat untuk merancang masa depan kota. Ketika perencanaan dilakukan dengan benar, maka pembangunan tidak lagi sekadar menambal masalah, tetapi benar-benar menyelesaikannya,” kata Ipuk.
