Laporan Wartawan Tribun Gayo Bustami | Bener Meriah
Tribungayo.com, REDELONG - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh melontarkan kritik keras terhadap tindakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang menutup akses Jalan Enang-Enang di kawasan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Padahal, jalan nasional tersebut saat ini tengah dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat untuk memulihkan akses transportasi yang lumpuh sejak akhir November 2025.
Langkah penutupan ini dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan sekaligus potret nyata kegagalan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana ekologis di wilayah Aceh.
Jalur vital yang menghubungkan pesisir dengan Dataran Tinggi Gayo (DTG) sempat terhenti total, memicu lahirnya gerakan masyarakat yang enggan berpangku tangan menunggu realisasi proyek pemerintah yang tak kunjung jelas.
Baca juga: BPJN Aceh Tutup Jalan Enang-Enang yang Diperbaiki dari Swadaya Masyarakat, KAMMI-HMI Gayo Berang
Berangkat dari kebutuhan yang mendesak, warga berinisiatif mengambil alih pekerjaan melalui aksi gotong royong dan penggalangan donasi.
Respon masyarakat pun melesat jauh melampaui perkiraan, gelombang solidaritas pecah dengan donasi mencapai ratusan juta rupiah.
Dukungan ini mengalir dari berbagai penjuru DTG, wilayah pesisir Aceh, hingga para perantau yang tergerak melihat keterisolasian tanah kelahiran mereka.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh ini beranggotakan MaTA, LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh.
Mereka menilai tindakan yang diambil oleh pihak BPJN Aceh sama sekali tidak menunjukkan empati terhadap kondisi warga.
Sejak jembatan Enang-Enang putus total pada akhir November 2025, praktis selama hampir tujuh bulan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga lumpuh.
"Seharusnya kita patut memberikan apresiasi kepada masyarakat. Mereka mampu membuka akses jalan yang menjadi urat nadi penghubung masyarakat di kawasan Tengah Aceh, bukan malah dilarang," kata juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh, Alfian kepada TribunGayo.com dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, jalan Enang-Enang yang dibangun swadaya oleh masyarakat terbukti sangat bermanfaat serta berdampak besar bagi kelancaran aktivitas harian dan roda perekonomian masyarakat setempat.
Namun, keberhasilan ini ditanggapi secara gagap oleh pengurus negara.
Kehadiran pejabat atau aparat negara ke Enang-Enang dianggap bukan untuk memberikan solusi konkret dan kepastian bagi masyarakat.
"Sayangnya, pengurus negara hadir di Enang-Enang bukan untuk membawa solusi, melainkan sebagai respons defensif karena kegagalan mereka memperbaiki infrastruktur ini terlanjur tersebar luas," kata Alfian.
Menurutnya, dampak dari putusnya jalur ini selama lebih dari setengah tahun telah mematikan urat nadi perekonomian, serta menghambat akses warga menuju fasilitas kesehatan dan sekolah.
Selain masalah jalur Enang-Enang, lambatnya penanganan pasca-bencana juga tercermin di tingkat gampong (desa).
Di beberapa wilayah, anak-anak sekolah dan warga dilaporkan masih harus bertaruh nyawa menggunakan tali sling, perahu karet, bahkan berenang demi bisa menyeberang untuk beraktivitas.
Kondisi riil di lapangan ini dinilai berbanding terbalik dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah.
Kata Alfian lagi, pemerintah mengklaim situasi infrastruktur dan aktivitas di Aceh sudah kembali normal.
Faktanya, berbagai bukti digital berupa foto dan video dari warga menunjukkan banyak jembatan belum diperbaiki, sekolah hancur, dan fasilitas kesehatan yang masih lumpuh.
Sebelumnya, Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, saat meninjau lokasi pada Senin (22/6/2026), menegaskan, penutupan Enang-enang dilakukan karena kawasan tersebut memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi.
Menurutnya, ada tiga faktor utama yang melandasi penghentian total aktivitas di Enang-Enang.
Pertama, struktur jembatan lama yang sudah ambruk total tidak lagi memiliki daya dukung (load capacity) sama sekali.
Kemudian, kemiringan atau gradien jalan di area tersebut tergolong sangat curam, sehingga sangat berisiko membuat kendaraan kehilangan kendali atau gagal menanjak.
Selanjutnya, kondisi struktur tanah di kawasan Enang-Enang terpantau masih sangat labil dan masuk dalam zona rentan longsor susulan, terutama jika dipicu oleh curah hujan atau beban kendaraan berat.
Karena alasan itulah, BPJN Aceh resmi menghentikan proyek perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Sebagai solusinya, ia mengimbau para pengendara untuk tetap melewati jalur alternatif lintas Simpang Lancang–Werlah.
"Pengerjaan jalan ini kita hentikan. Mohon bersabar, kami sedang melakukan perencanaan tahun ini, dan pada tahun 2027 langsung kita bangun jembatan permanen di Enang-Enang. Sementara itu, lewatlah jalur alternatif yang telah tersedia," ujarnya.
Sementara, akses utama jalan lintas nasional di Enang-Enang ini akan segera dipasang portal pembatas. Kendaraan umum (khususnya roda empat atau lebih) dilarang keras melintas.
"Kalau untuk roda dua warga yang memiliki kebun silakan melintas, tapi kami tidak menjamin keselamatannya jika dilintasi pengendara umum, khususnya kendaraan roda empat," terangnya. (*)
