TRIBUNTRENDS.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik tajam terkait praktik korupsi di Indonesia saat membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti adanya oknum yang tampil seolah-olah hidup berkecukupan, namun kekayaannya diduga berasal dari tindakan yang merugikan masyarakat luas.
Ia menggambarkan bagaimana sebagian pelaku tetap menjaga citra sopan di depan publik, meski di baliknya melakukan pelanggaran hukum.
"Sopan-sopan, tetap maling, sopan-sopan, korupsi," tegas Prabowo.
Selain itu, ia juga menyinggung fenomena gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
Menurutnya, kemewahan yang dipertontonkan tidak mencerminkan integritas maupun sumber kekayaan yang bersih.
Baca juga: Gaji Guru Sulit Naik, Prabowo Akui Negara Bocor Rp 2.500 T/Tahun, Salahkan Pengusaha: Uang Gak Ada
"Sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat," ujar Presiden.
Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa ia telah lama mengamati pola perilaku para pelaku korupsi di Indonesia.
Pengalaman panjangnya di dunia politik membuatnya memahami berbagai modus yang digunakan dalam praktik tersebut.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gua kenal itu semua itu, saudara-saudara," ungkapnya.
Ia menilai pemahaman tersebut membuat sejumlah pihak merasa tidak nyaman terhadap kepemimpinannya.
Menurutnya, sikap tersebut muncul karena dirinya dianggap mengetahui seluk-beluk praktik yang selama ini terjadi.
"Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik belum optimalnya tingkat kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari besarnya kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Besar (Konbes) PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menilai para ulama dan tokoh masyarakat perlu memahami akar persoalan yang menyebabkan anggaran negara kerap terbatas.
Prabowo menyebut kebocoran penerimaan negara telah menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru maupun pegawai negeri.
Salah satu praktik yang disorot adalah dugaan manipulasi laporan nilai ekspor atau under-invoicing yang dilakukan dalam perdagangan komoditas sumber daya alam.
Akibat praktik tersebut, negara disebut kehilangan potensi pemasukan dalam jumlah sangat besar.
Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan yang diterimanya, kerugian Indonesia akibat kebocoran tersebut mencapai 908 miliar dolar AS dalam kurun waktu 34 tahun.
Nilai itu setara dengan sekitar Rp15.000 triliun dan dinilai sangat memengaruhi kemampuan negara dalam membiayai berbagai program kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah berupaya menutup berbagai celah kebocoran agar hasil kekayaan nasional dapat lebih banyak dinikmati oleh rakyat.
Baca juga: Tiyo UGM Dipolisikan Usai Sebut SPPG Satuan Penjilat Prabowo, Firdaus Oiwobo: Menghasut Masyarakat!
Dia mengatakan, ada laporan palsu dari para pengusaha yang menjual komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga menimbulkan kerugian negara.
"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar (AS) selama 34 tahun atau Rp 15.000 triliun," tutur Prabowo.
Prabowo mengatakan, kebocoran ini terjadi terjadi setiap tahun Rp 2.500 triliun.
Dan ia berjanji akan memperbaiki kebocoran keuntungan negara yang terjadi selama ini.
"Ini sedang saya perbaiki semua," tuturnya.
Baca juga: Pesan Prabowo Mengenai Tiyo Ardianto, Minta Para Pejabat Tidak Tersinggung dengan Kritikannya
Untuk diketahui, kegiatan Konbes-Munas merupakan ajang musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar NU.
Berlangsung di Pondok Ploso mulai 20-23 Juni 2026 dengan jumlah peserta maupun penggembira mencapai 1.000 orang yang datang dari segenap penjuru Indonesia.
Kegiatannya tidak hanya membahas persiapan pelaksanaan hajat terbesar organisasi yaitu Muktamar, tetapi juga membahas isu-isu keagamaan, kenegaraan, maupun kemasyarakatan.
(TribunTrends/Tribunnews/Igman Ibrahim/Kompas.com)
