Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Lombok Timur pada Rabu (24/6/2026) berlangsung memanas. 

Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lombok Timur tidak hanya menyuarakan aspirasi melalui orasi dan pembakaran ban, tetapi juga mencoret gerbang kantor dewan dengan tulisan provokatif "Kantor SPPG".

Tulisan tersebut menjadi simbol protes keras mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai gagal dan tidak berpihak pada rakyat. 

Di tengah kepulan asap dari ban yang dibakar, massa aksi bergantian berorasi menyampaikan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi hingga sektor pendidikan.

Salah satu orator, Ahyar, dengan lantang menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan produk lokal. 

Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut jauh dari harapan. Ia juga mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai meleset dari sasaran, termasuk proyek swasembada pangan yang dinilai berdampak negatif bagi warga di sejumlah daerah.

"Program MBG yang diklaim mampu mengatasi stunting dan menciptakan lapangan kerja, kami nilai belum memberikan kontribusi nyata bagi negara," tegas Ahyar saat ditemui pada Rabu (24/6/2026).

Ahyar menambahkan, program tersebut justru berpotensi menggerus keuangan negara di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang telah menekan daya beli masyarakat. 

Baca juga: Mahasiswa di Lombok Timur Demo Tuntut Penutupan MBG dan Penghentian KDMP

Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pembatalan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai rawan menjadi celah korupsi akibat lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan.

Isu pendidikan turut menjadi sorotan tajam dalam aksi tersebut. Massa menyebut masih banyak bangunan sekolah di kawasan pedesaan yang tidak layak pakai, sementara kesejahteraan guru honorer terus terabaikan. 

"Sudah bertahun-tahun guru honorer berjuang, tetapi tak kunjung mendapat perhatian serius. Ini bukti bahwa dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja," ujar orator lainnya.

Di akhir aksi, mahasiswa menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat, termasuk wacana pengembalian dwifungsi TNI-Polri yang dinilai dapat mengancam ruang-ruang sipil.

"Kami tidak butuh retorika. Tuntutan kami jelas, hentikan MBG dan KDMP," pungkasnya.

(*)