Komisi VIII juga meminta BPKH untuk terus meningkatkan kinerja investasinya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong penguatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin independen dan mandiri demi mengoptimalkan investasi pengelolaan dana haji.

“Kata kunci pertama adalah kita sebenarnya mendukung agar BPKH ini lebih independen, lebih mandiri. Sebagai lembaga yang diamanati untuk mengelola uang jamaah, independensi inilah yang sebenarnya diminta oleh kita, sehingga BPKH tidak bisa diintervensi dan tidak bisa juga diatur hanya sebagai kasir untuk Kementerian Haji,” ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Maman, BPKH memiliki mandat besar karena mengelola dana titipan calon jamaah haji sekaligus bertanggung jawab mengembangkan dana tersebut melalui berbagai instrumen investasi yang aman dan produktif.

Karena itu, BPKH harus diberi ruang untuk bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun.

Legislator Fraksi PKB itu menjelaskan sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana jamaah, BPKH harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan haji, mulai dari penempatan dana, pengembangan investasi, hingga distribusi nilai manfaat yang kembali kepada jamaah.

Selain mendorong penguatan independensi, Komisi VIII juga meminta BPKH untuk terus meningkatkan kinerja investasinya.

Maman menilai pengembangan investasi yang optimal akan memperbesar nilai manfaat yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan berbagai kebutuhan pelayanan jamaah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara BPKH dan Kementerian Haji agar berbagai investasi yang telah dibangun. BPKH dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia.

“Kita meminta agar komunikasi dengan Kementerian Haji betul-betul kuat, sehingga apa yang ditawarkan oleh BPKH, seperti hotel, katering, transportasi, dan berbagai layanan lainnya, dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata dia.

Maman menambahkan Komisi VIII melihat kinerja BPKH terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Dengan hadirnya Kementerian Haji sebagai mitra kerja yang fokus pada penyelenggaraan haji, ia optimistis pengelolaan dana haji dan pengembangan investasi BPKH dapat berjalan lebih efektif ke depan.

“Presiden juga mendukung BPKH yang lebih independen dan mampu menghasilkan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekosistem perhajian. Karena itu kita ingin BPKH semakin kuat, semakin profesional, dan semakin besar manfaatnya bagi jamaah haji Indonesia,” kata dia.