BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,97 triliun menjadi sorotan utama fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/6/2026).
Meski mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target dan keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, sejumlah fraksi menilai masih terdapat pekerjaan rumah dalam pelaksanaan anggaran, terutama terkait rendahnya serapan belanja dan tingginya SiLPA.
Sorotan disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Mereka menilai SiLPA sebesar Rp2,97 triliun tidak boleh dipandang sekadar sebagai sisa kas daerah, melainkan harus menjadi alarm fiskal yang menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan, kesiapan program, proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp11,18 triliun atau 106,28 persen dari target. Namun di sisi lain, realisasi belanja dan transfer daerah hanya mencapai sekitar Rp11,10 triliun atau 82,77 persen dari pagu anggaran.
“Masih terdapat ruang belanja yang sangat besar yang belum sepenuhnya berubah menjadi layanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan maupun perlindungan sosial,” ujar Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara rinci penyebab rendahnya serapan anggaran dan besarnya SiLPA, termasuk berdasarkan SKPD, program, kegiatan hingga subkegiatan.
Senada, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan menilai persoalan utama APBD saat ini bukan lagi bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, melainkan bagaimana memastikan kapasitas fiskal yang besar dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Fraksi dari partai gabungan tersebut menyoroti realisasi belanja dan transfer yang hanya mencapai sekitar 82,76 persen dari total anggaran Rp13,40 triliun. Bahkan, belanja pegawai hanya terealisasi sekitar 63,71 persen dari anggaran yang tersedia.
Selain itu, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga memberi perhatian khusus terhadap sektor pendidikan. Mereka mencatat realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya mencapai sekitar 79,87 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
Fraksi DPP meminta pemerintah daerah menjelaskan kegiatan pendidikan yang tidak terlaksana, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan pendidikan di Kalimantan Selatan.
Tak hanya soal serapan anggaran, Fraksi PKS turut mengingatkan agar keberhasilan meraih opini WTP tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. PKS menyoroti masih adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
Berdasarkan data yang disampaikan PKS, dari total 2.066 rekomendasi BPK kepada Pemprov Kalsel, sebanyak 1.515 rekomendasi telah diselesaikan, sementara 390 rekomendasi belum sesuai tindak lanjut dan 161 rekomendasi lainnya belum ditindaklanjuti.
PKS meminta seluruh SKPD segera menyelesaikan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Fraksi PKB mengingatkan agar pembahasan APBD tidak hanya berhenti pada angka-angka laporan keuangan. Fraksi ini menilai keberhasilan pengelolaan anggaran harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
PKB menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kenaikan biaya hidup hingga tantangan yang dihadapi petani, nelayan, pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah.
Mereka meminta pemerintah provinsi memastikan APBD mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja.
Di sisi lain, Fraksi NasDem, Golkar dan PAN memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja fiskal Pemprov Kalsel sepanjang 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini WTP dan realisasi pendapatan yang melampaui target.
Meski demikian, ketiga fraksi tetap mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja serta pengendalian SiLPA pada tahun-tahun mendatang.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan berikutnya.
Kartoyo mengatakan, DPRD berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Melalui pembahasan ini, DPRD berharap seluruh pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah dapat terus ditingkatkan kualitasnya sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya. (*)
