PROHABA.CO, BANDA ACEH -  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa hasil minyak dan gas bumi (migas) dari Blok Andaman aman untuk diolah di daratan Aceh, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe.

Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai isu terkait keamanan investasi yang sempat mencuat dalam pembahasan pengembangan migas Blok Andaman.

Pernyataan itu disampaikan Marzuki usai mengikuti rapat pengembangan migas Blok Andaman yang digelar Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kondisi keamanan di Aceh saat ini sangat kondusif dan tidak perlu diragukan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah tersebut.

“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh.

Jika perlu, setiap investor silakan datang ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Marzuki.

Kapolda menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen penuh mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Aceh, termasuk sektor strategis migas yang dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Marzuki, keamanan dan kenyamanan di Aceh telah terbukti melalui berbagai fakta dan data yang menunjukkan situasi daerah tetap stabil dan kondusif.

Karena itu, ia berharap tidak ada lagi keraguan dari pihak investor terkait iklim investasi di Tanah Rencong.

“Tidak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” tegas jenderal bintang dua asal Tangse tersebut.

Baca juga: Aceh Ingin Gas Blok Andaman Diproses di Darat, Revisi PoD Disiapkan

Rapat pengembangan migas Blok Andaman sendiri dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRA, pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), staf ahli gubernur, akademisi, guru besar, serta sejumlah pakar migas.

Dalam rapat tersebut terungkap hasil pembahasan Tim Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman bersama SKK Migas dan Mubadala Energy. 

Anggota Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof. Dr. Mahidin, mengungkapkan bahwa pihak Mubadala Energy sempat mempertanyakan aspek keamanan dan kenyamanan sebagai bagian dari pertimbangan investasi.

Menurutnya, isu tersebut bahkan menjadi salah satu alasan yang digunakan perusahaan untuk mendorong proses pengolahan migas dilakukan di tengah laut.

“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” ujar Mahidin.

Namun demikian, Pemerintah Aceh telah memberikan penjelasan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan di Aceh saat ini berada dalam situasi yang sangat baik dan mendukung berbagai aktivitas investasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak Iin.

Ia menilai alasan yang dikemukakan terkait keamanan tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat sejumlah perusahaan migas telah lama beroperasi dengan aman di Aceh.

“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur.

Mereka aman dan tenteram di sana,” katanya.

Baca juga: Mualem Capai Kesepakatan dengan SKK Migas, PoD Blok Andaman Direvisi

Dalam forum tersebut, para peserta rapat juga menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang terus memperjuangkan agar gas dari Blok Andaman dapat diproses di KEK Arun, Lhokseumawe.

Menurut mereka, pengolahan migas di Aceh akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan jika dilakukan di luar daerah.

Selain meningkatkan investasi, keberadaan fasilitas pengolahan di KEK Arun diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan industri turunan migas, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Akademisi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Maruf, menilai perjuangan tersebut perlu mendapat dukungan semua pihak demi kepentingan ekonomi Aceh ke depan.

“Kita wajib membantu beliau. Gubernur sedang berjuang untuk ekonomi Aceh,” ujarnya.

Sebelumnya, Mualem menegaskan bahwa pengolahan gas di KEK Arun akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga tumbuhnya industri turunan migas di Aceh.

Selain itu, berbagai indikator menunjukkan kondisi keamanan Aceh yang kondusif.

Aceh tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat keamanan sosial terbaik di Sumatra berdasarkan sejumlah indikator yang diterbitkan lembaga kredibel, di antaranya Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 dari BRIN serta penilaian Goodstats.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh optimistis iklim investasi di Tanah Rencong tetap aman, kondusif, dan menarik bagi investor.

(Serambinews.com/Rianza Alfandi)

Baca juga: Mualem Tegaskan Gas South Andaman Tak Boleh Langsung Dialirkan ke Luar Aceh

Baca juga: Lhokseumawe jadi Lokasi ORF Migas Blok Andaman, Wali Kota Desak Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Baca juga: Dua Pemuda Dikeroyok Geng Motor di Baubau Saat Hendak Beli Makan