TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai dikeluhkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lumajang.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan ada laporan mengenai sejumlah kepala OPD yang mengeluhkan keterbatasan anggaran dalam menjalankan program kerja. Bahkan, menurutnya, ada indikasi sebagian pejabat merasa kesulitan menghadapi kondisi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Lumajang terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Rabu (24/6/2026).

Indah mengatakan kepala OPD yang menunjukkan sikap menyerah, dan tidak mampu mencari solusi atas keterbatasan anggaran akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

Baca juga: Guru SD di Lumajang Lapor Polisi karena Dipukul Sesama Guru saat Bahas Tugas Sekolah

"Kalau ada kepala OPD yang sambat dan mengibarkan bendera putih alias menyerah akibat ketidak mampuannya dalam bekerja. Barulah akan saya tindak lanjuti dengan pergantian pemain," katanya.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Indah itu menjelaskan, informasi mengenai keluhan para kepala OPD diperoleh dari anggota DPRD saat pembahasan LKPJ Bupati. Menurutnya, sebagian OPD menyampaikan kendala terkait minimnya anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

"Tapi ini bagian dari evaluasi untuk kami, (mengeluh anggarannya tidak ada) ada juga yang seperti itu. Kan karena ada efisiensi itu," ujarnya.

Meski demikian, Indah mengaku belum menerima keluhan tersebut secara langsung dari para kepala OPD. Informasi yang diterimanya sejauh ini berasal dari laporan anggota legislatif.

"(Kondisi di dalam Pemkab) tidak ada, saya hanya menerima laporan dari DPRD saja," imbuhnya.

Baca juga: DPRD Lumajang Bahas LKPJ Bupati di Hotel Berbintang Malang, Telan Anggaran Rp 149,4 Juta

Wakil Ketua DPRD Lumajang Eko Adis Prayogo mengatakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memang menimbulkan berbagai tantangan bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang belum dapat berjalan optimal.

"Itu yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Lumajang," katanya.

Menurut Eko, dampak paling nyata terlihat pada sektor infrastruktur yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah kebutuhan pembangunan belum dapat terpenuhi secara maksimal.

"Khususnya jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air yang tidak maksimal dibiayai dari APBD 2025 di Kabupaten Lumajang," jelasnya.