Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira menilai pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) harus lebih selektif lagi.
Andreas menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA).
Dia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata, serta keamanan di dalam negeri.
Berkaca dari pengalaman sebelumnya saat bertugas di komisi bidang pariwisata, Andreas menyebut pembebasan bebas visa yang seharusnya otomatis meningkatkan pariwisata, ternyata tidak sepenuhnya terbukti.
"Kita memberikan bebas visa kunjungan yang selektif. Kalau itu yang saya sependapat, artinya kami sependapat dengan cara pandang ini. Karena ketika di Komisi X kan urusannya dengan pariwisata. Ini logika analisanya itu bahwa ini akan meningkatkan pariwisata. Ternyata tidak juga gitu," kata Andreas dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (24/6/2026).
Rentetan kasus kriminal yang dilakukan turis asing di beberapa daerah wisata seperti Bali belakangan justru menjadi bukti bahwa kualitas wisatawan yang datang tidak memberikan dampak positif yang sebanding dengan fasilitas bebas visa tersebut.
"Bahkan ada kasus-kasus seperti yang terjadi di Bali dan lain-lain akhir-akhir ini, seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan, kualitas turis yang datang itu tidak memberikan nilai lebih dari bebas visa yang diberikan itu," jelas dia.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa proses pengetatan atau seleksi bebas visa kunjungan sangat wajar dan adil bagi kepentingan nasional.
Terlebih, warga negara Indonesia (WNI) sering kali harus membayar biaya administrasi serta retribusi yang cukup mahal saat berkunjung ke luar negeri.
"Nah itu mungkin perlu menjadi kajian, tetapi kita sepakat lah kalau bebas visa kunjungan itu lebih selektif. Tidak bebas semua orang kita berikan. Karena kita juga mahal. Ketika kita pergi ke luar negeri kan mahal kita bayar. Bahkan sekarang kan ada retribusi untuk kota dan lain-lain yang mahal kita harus bayar," tegas Andreas.
Andreas pun meminta pihak Imigrasi untuk segera merumuskan kajian matang mengenai mekanisme seleksi bebas visa kunjungan ini agar aturan tersebut bisa segera diimplementasikan dengan tepat.
