SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, melakukan aksi tidak biasa saat menemui ratusan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sumsel, Rabu (24/6/2026) sore.

Di hadapan para demonstran yang memadati gerbang depan Kantor DPRD Sumsel, politisi Partai Golkar tersebut secara spontan bersumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an.

Langkah ini ia lakukan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan lembaga legislatif daerah untuk mengawal serta meneruskan seluruh poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

"Kami sangat mengapresiasi aksi damai dan tuntutan yang dibawa oleh adik-adik mahasiswa hari ini. Secara kelembagaan, kami siap mengawal dan meneruskan aspirasi serta tuntutan mahasiswa maupun masyarakat Sumsel ini langsung ke pusat," tegas Andie Dinialdie saat menerima massa aksi di bawah pengawalan aparat keamanan.

Baca juga: Hujan Guyur Palembang, Aksi Mahasiswa UIN Raden Fatah Demo ke DPRD Sumsel Molor Hingga Siang

DPRD Sumsel Bantah Kelola Anggaran Dapur MBG

Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat mempertanyakan transparansi dan tata kelola program krusial di daerah, termasuk perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi hal tersebut, Andie memberikan bantahan tegas mengenai keterlibatan langsung anggaran internal dewan.

"Secara kelembagaan, kami tegaskan bahwa DPRD Sumsel tidak memiliki atau mengelola dapur MBG," papar Andie.

Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, yang turut mendampingi menjumpai mahasiswa, menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan teknis seputar program MBG sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kendati demikian, ia menantang balik mahasiswa untuk ikut andil menjadi mata dan telinga di lapangan.

"Soal program MBG ini adalah kewenangan mutlak dari pusat. Karena itu, kami justru mengajak rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk ikut mengawasi secara ketat jalannya pelaksanaan MBG di Sumsel agar tepat sasaran," ajak Alwis.

Baca juga: 7 Tuntutan Aksi Mahasiswa di Palembang, Cabut Tunjangan DPR hingga Copot Kapolri

Soroti UU Perampasan Aset hingga Penolakan TNI/Polri di SPPG

Koordinator Aksi Aliansi BEM Se-Sumsel, Andre, menjelaskan bahwa pergerakan hari ini merupakan respon kritis mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung pada tatanan sosiopolitis dan anggaran daerah.

Ada beberapa poin krusial yang mereka desak untuk segera ditindaklanjuti oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.

"Tuntutan utama kami adalah mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, kami menuntut evaluasi total terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kami nilai berpotensi menggerogoti anggaran pendidikan yang telah diatur oleh mandatory spending APBN," urai Andre.

Selain isu anggaran dan korupsi, Aliansi BEM Se-Sumsel juga menyuarakan kekhawatiran terkait isu supremasi sipil.

Mereka menuntut adanya evaluasi terhadap distribusi subsidi energi agar lebih berpihak pada kelompok rentan, mendesak revisi UU TNI dan UU Polri, serta secara tegas menolak keterlibatan TNI/Polri dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami juga menuntut pemulihan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) ke porsi aslinya, serta restorasi independensi bank sentral dengan mencabut klausul revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kami pastikan aksi hari ini murni aksi damai, kami tetap menjaga ketertiban, dan tidak anarkis," pungkas Andre.

Setelah tuntutan diterima secara resmi dan disaksikan lewat sumpah di atas Al-Qur'an oleh jajaran pimpinan DPRD Sumsel, massa aksi mahasiswa akhirnya membubarkan diri secara tertib menjelang petang.