Oleh: M. Zubair, S.H.,M.H, Kadis Kominsa Bireuen
KETERBUKAAN informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Di era demokrasi yang semakin menuntut transparansi dan partisipasi masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat bekerja dalam ruang tertutup. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi terkait kebijakan, program, penggunaan anggaran, hingga capaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Berkaitan hal tersebut, Kabupaten Bireuen menunjukkan langkah yang patut diapresiasi. Saat Ketua Komisi Informasi Aceh Junaidi bersama komisioner lainnya melakukan audiensi dengan Bupati Bireuen, Mukhlis, dan jajaran pejabat pemerintah daerah pada tanggal 12 juni 2026 lalu, muncul optimisme baru tentang masa depan keterbukaan informasi publik di kabupaten yang dikenal sebagai Kota Juang tersebut.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Aceh Junaidi, menyampaikan harapannya agar Bireuen dapat menjadi ruang belajar keterbukaan informasi publik bagi daerah lain di Aceh.
Pernyataan tersebut tentu bukan sekadar ungkapan simbolik. Harapan agar Bireuen menjadi ruang belajar keterbukaan informasi publik mengandung makna bahwa daerah ini memiliki peluang untuk menjadi contoh praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Junaidi, karena berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Infomasi Aceh, Pemerintah Kabupten Bireuen dalam beberapa tahun terkhir mendapat predikat dengan kategori Informatif dan nilai tertinggi untuk Kabupaten/Kota se_Aceh.
Lebih jauh, hal itu menunjukkan adanya keyakinan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki modal dan komitmen yang cukup untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Harapan tersebut mendapatkan respons positif dari Bupati Bireuen, Mukhlis. Dalam berbagai kesempatan, Mukhlis menunjukkan tekad kuat untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan melayani masyarakat secara optimal.
Baginya, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tekad Bupati Mukhlis untuk menjadikan Bireuen sebagai daerah yang transparan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen pemerintahan. Kepemimpinan yang mendorong keterbukaan informasi merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebab, keberhasilan implementasi keterbukaan informasi sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah dalam menggerakkan seluruh perangkat kerja di bawahnya.
Dalam perspektif pembangunan daerah, keterbukaan informasi memiliki dampak yang luas. Transparansi dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan efektivitas pengawasan publik, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Ketika masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai, mereka dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, maupun dukungan terhadap berbagai program pemerintah.
Di sisi lain, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui prosedur pelayanan, standar pelayanan, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Oleh karena itu, setiap badan publik dituntut untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses.
Untuk mewujudkan Bireuen sebagai ruang belajar keterbukaan informasi publik, tentu diperlukan langkah-langkah konkret.
Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan informasi, serta pembenahan sistem dokumentasi dan arsip menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan.
Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada aspek formalitas, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas pemerintahan.
Tekad Bupati Mukhlis dalam membangun pemerintahan yang terbuka menjadi modal penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah, DPRK, lembaga vertikal, media massa, akademisi, dan masyarakat sipil, Bireuen memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah yang unggul dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh.
Harapan Ketua Komisi Informasi Aceh dan komitmen Bupati Mukhlis sesungguhnya bertemu pada satu tujuan yang sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Jika sinergi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Bireuen akan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengelola informasi publik secara profesional.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan hanya tentang membuka dokumen atau menyediakan data kepada masyarakat. Keterbukaan informasi adalah tentang membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat.
Hubungan yang dilandasi kepercayaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan tekad kuat Bupati Mukhlis dan dukungan Komisi Informasi Aceh, langkah Bireuen menuju ruang belajar keterbukaan informasi publik tampaknya bukan sekadar harapan, melainkan sebuah tujuan yang semakin nyata untuk diwujudkan.(*)
