TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Arena persaingan kepala daerah mulai bergeser. Jika dahulu kepala daerah berlomba membangun jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan, kini daerah mulai berkompetisi membangun sesuatu yang lebih mendasar: cara melayani manusia.
Itulah pesan yang terbaca dari panggung Cita Loka Fest 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Tiga kepala daerah dari Sulawesi Selatan tampil menerima penghargaan dengan tiga inovasi berbeda, namun mengarah pada tujuan yang sama: menghadirkan negara lebih dekat kepada rakyat.
Mereka adalah Walikota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Maros AS Chaidir Syam, dan Bupati Takalar Daeng Manye.
Daeng Manye dan AS Chaidir Syam hadir langsung di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta. Keduanya pulang ke Sulawesi Selatan (Sulsel) Kamis, 25 Juni 2026.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin diwakili oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan Irwan Adnan.
Mantan Sekda Makassar itu langsung ke bandara pulang ke Makassar pada Rabu malam, 24 Juni 2026, usai mengikuti acara di Hotel Aryaduta Menteng.
Dari total 517 kepala daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 38 gubernur serta 416 bupati dan 98 walikota, hanya 14 yang menerima penghargaan terbaik dalam Loka Fest 2026.
Sekilas, ketiga kepala daerah itu menghadirkan program tampak berbeda.
Makassar berbicara tentang digitalisasi pemerintahan.
Maros berbicara tentang kesehatan masyarakat.
Takalar berbicara tentang kemudahan pelayanan publik.
Namun jika ditarik ke satu benang merah, ketiga pemimpin itu sedang mengerjakan pekerjaan yang sama: membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Makassar hadir melalui Lontara+ (Makassar Super Apps) yang mengantarkan Kota Daeng meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Pemerintahan yang Terhubung.
Di era ketika warga menginginkan pelayanan secepat memesan transportasi daring, pemerintah tidak lagi cukup hanya membuka loket pelayanan. Pemerintah harus hadir dalam genggaman telepon seluler.
Lontara+ menjawab perubahan perilaku masyarakat itu.
Digitalisasi tidak lagi dipahami sebagai proyek teknologi semata, melainkan cara baru membangun hubungan antara pemerintah dan warga.
Sementara itu, Kabupaten Maros memilih arena yang berbeda.
Di tengah masih tingginya tantangan tuberkulosis di Indonesia, SIPAKATAU (Strategi Akselerasi Pencegahan dan Penanganan Tuberkulosis) mengantarkan daerah ini meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Penguatan Masyarakat Sehat dan Berdaya.
Nama programnya sendiri menarik.
Dalam budaya Bugis-Makassar, sipakatau berarti saling memanusiakan.
Pilihan nama itu menunjukkan bahwa melawan penyakit tidak cukup hanya dengan obat.
Ia membutuhkan empati, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat.
Tuberkulosis bukan sekadar persoalan medis.
Ia adalah persoalan sosial.
Karena itu, penyelesaiannya pun harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi.
Takalar mengambil jalur ketiga.
Ketiganya bukan sedang berlomba membuat aplikasi.
Mereka sedang berlomba menghadirkan pemerintahan yang semakin relevan.
“Mereka tidak hanya membuat program. Tapi mereka juga mampu melaksanakan program itu. Hebatnya lagi, Pak Bupati Maros Chaidir Syam dan Pak Bupati Takalar Daeng Manye juga mampu menjelaskan program itu dengan sangat baik sehingga memungkinkan kepala daerah lain mereplikasi,” jelas CEO Tribunnews, Dahlan Dahi.
Dia mencontohkan AS Chaidir Syam yang menjelaskan proses penganan TBC melalui program SIPAKATAU.
“Jadi dari penjelasan Pak Bupati Maros Chaidir Syam kita bisa tahu bagaimana upaya pemerintah di Maros menangani TBC. Diawali dengan mendeteksi. Karena orang-orang malu mengaku TBC. Cara memastikan seseorang mengidap TBC dan menerima pengakuan mereka sudah menjadi tantangan tersendiri,” kata Dahlan Dahi.
Penjelasan Daeng Manye tak kalah memukau. Dari Bupati Takalar, memastikan bahwa digitalisasi harus diawali dari perubahan pola pikir masyarakat.
“Dari Pak Bupati Takalar Daeng Manye diperoleh pelajaran bahwa digitalisasi harus diikuti perubahan pola pikir. Sebaik apapun program digitalisasi itu kalau sampai memengaruhi masyarakat juga tidak ada maknanya. Program digitalisasi harus semakin membuat pemerintah semakin mendengar dan memahami serta membuat masyarakat semakin mengerti hidup bernegara dengan baik. Itu pelajaran pentingnya,” jelas Dahlan Dahi.
"Kami telah mengamati inovasi-inovasi terbaik dan berdampak dari daerah-daerah di Indonesia. Kami menyaksikan bagaimana daerah mampu mengoptimalkan potensi dan menjalankan otonominya. Dari sinilah kami yakin bahwa kekuatan daerah itu nyata adanya," katanya.
Kalimat itu sesungguhnya menjadi refleksi perjalanan otonomi daerah setelah lebih dari dua dekade berjalan.
Ukuran keberhasilan kepala daerah kini mulai bergeser.
Bukan semata seberapa besar anggaran yang dibelanjakan.
Bukan pula seberapa megah kantor pemerintahan yang dibangun.
Melainkan seberapa sederhana warga memperoleh pelayanan.
Cita Loka Fest akhirnya memperlihatkan satu hal.
Masa depan pemerintahan bukan lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya terbesar.
Tetapi oleh siapa yang paling mampu memahami kebutuhan masyarakatnya.
Dan pada panggung nasional itu, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa inovasi terbaik sering kali lahir dari kemampuan mendengar rakyat, bukan sekadar kemampuan mengelola birokrasi.
Itulah sebabnya tiga penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Makassar, Maros, dan Takalar.
Ia juga menjadi penanda bahwa arah baru kepemimpinan daerah sedang bergeser: dari membangun kantor pemerintahan menuju membangun pengalaman warga saat berhadapan dengan pemerintah.(*)
