TRIBUNNEWS.COM - Nama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut disorot setelah muncul polemik dugaan aliran dana kepada Eks Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin paska demo pada 15 Juni lalu.
Abdimaludin adalah satu dari 15 mahasiswa yang sempat bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menyuarakan tuntutan setelah aksi demonstrasi di Jakarta pada Senin, pekan kemarin.
Seminggu lebih setelah demo, Abdimaludin mengaku menerima uang Rp 20 juta dari alumni UBK untuk 'mengondisikan' lokasi unjuk rasa agar tidak di Istana.
Kabar berembus bahwa aliran dana ke Abdi diberikan oleh seorang oknum kepolisian. Namun, sosok Wapres juga dikaitkan dalam polemik tersebut.
Sejauh ini, belum ditemukan fakta yang menunjukkan keterlibatan Gibran dengan dugaan aliran dana ke mahasiswa tersebut.
Meski demikian, Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, klarifikasi dari Gibran tetap diperlukan.
"Saya kira kalau kita pakai istilah terlibat, Gibran, tidak lah ya. Sampai sekarang belum ada fakta itu kita terima."
"Tetapi kejadian itu saya ikuti di media after setelah bertemu (mahasiswa bertemu Gibran di Istana Wapres paska demo)," ucap Emrus Sihombing saat wawancara dalam Program Overview yang dipandu host Gilang & Garudea dari Studio Tribunnews di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (24/6/2026).
Untuk itulah, Emrus menyarankan juga ke Wapres Gibran untuk memberikan klarifikasinya.
"Misalnya (Gibran) mengatakan, 'tidak ada kaitannya dengan saya' itu misalnya demikian, misalnya dikatakan oleh Gibran, 'silakan orang pihak-pihak tertentu melakukan investigasi. Saya jamin bahwa saya tidak terlibat, tidak terkait dengan hal itu'," ucap Emrus memberikan contoh klarifikasi.
Namun, peristiwa yang terjadi setelah pertemuan masih dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri maupun memiliki hubungan.
Baca juga: Ketua BEM FH UBK Berani Akui Terima Uang dari Polisi, Pengamat: Perlu Diapresiasi Kejujurannya
"Untuk itu, satu-satunya yang harus dilakukan klarifikasi dengan catatan kalimatnya adalah di akhir mengatakan 'kalau ada keterlibatan saya silakan dibuktikan saya siap berdialog di ruang uang publik bagi orang yang punya data tentang keterkaitan saya, tapi saya jamin bahwa saya tidak terkait'," ucap Emrus.
Emrus pun menilai, dengan adanya klarifikasi tersebut, nantinya dapat memberikan hal positif.
"Wah, bagus sekali. Ada jaminan," imbuh pengamat politik tersebut.
Pendapat serupa juga disampaikan Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus.
Ia meminta Wapres Gibran memberikan penjelasan terkait dugaan pemberian uang Rp 20 juta kepada mahasiswa UBK, yang menemuinya saat berdemonstrasi di depan Istana Negara.
Menurut Deddy, Gibran perlu memberikan klarifikasi secara terbuka terkait duduk perkara pertemuan dengan mahasiswa UBK yang hendak menggelar aksi di sekitar Istana tersebut.
"Iya, dia harus mengklarifikasi bahwa tidak benar, ya eh apa namanya, dia membayar mahasiswa," kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
"Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik ya, enggak mungkin dia enggak tahu gitu ya, tapi kan dia perlu bersuara dong," imbuhnya.
Deddy menilai penjelasan mengenai bagaimana mahasiswa yang semula berencana berdemonstrasi di depan Istana Negara akhirnya dapat bertemu dengan Gibran di kantor Wakil Presiden juga perlu disampaikan.
Terlebih, lanjut Deddy, pengakuan menerima sejumlah uang setelah pertemuan tersebut telah disampaikan oleh para mahasiswa.
"Eh gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor wakil presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang," ungkapnya.
"Dan dia harus juga mencari siapa itu yang memberikan uang kepada mahasiswa itu, supaya jelas," lanjut Deddy, dilansir Kompas.com.
Selain itu, asal-usul dana tersebut juga harus diungkap agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Deddy mengatakan, publik saat ini menunggu penjelasan yang dapat dipercaya dari Wakil Presiden.
Di sisi lain, Deddy menilai, polemik tersebut, juga berpotensi berdampak terhadap citra pemerintah karena melibatkan seorang Wakil Presiden.
Baca juga: Feri Amsari Senang UBK Bisa Adili Ketua BEM yang Terima Uang: Punya Kesadaran Konstitusi
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi, meyakini Gibran tidak terkait dalam pemberian uang Rp 20 juta ke mahasiswa UBK.
Apalagi, kabar yang beredar merupakan pengakuan sepihak dari Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin.
"Tapi, saya yakin tidak ada sangkut-pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin mungkin ya ada pihak-pihak lain kita tidak tahu," kata Bambang, di Kompleks Parlemen pada Rabu (24/6/2026).
Lebih lanjut, Bambang berpendapat, Gibran tak perlu menanggapi viralnya pengakuan tersebut karena dianggap bukan tugasnya.
"Ya saya pikir enggak lah kan bukan tugas Wapres kayak begitu. Saya pikir itu isu yang tidak perlu kita tanggapi ini lah kan terlalu ini," imbuhnya.
Diketahui, sebelumnya pihak kampus menyampaikan bahwa Abdi menerima Rp 20 juta dari oknum senior Fakultas Hukum UBK yang bersumber dari oknum polisi.
Mahasiswa diminta untuk tidak demo di depan Istana.
Abdi pun mengakui menerima uang Rp 20 juta dari senior di Fakultas Hukum/alumni UBK.
Uang tersebut, telah dibagikan ke teman-temannya untuk memindahkan lokasi Demo tidak di Istana.
Pengakuan itu, disampaikan Abdi ke pihak kampus.
Di hadapan mahasiswa UBK, Abdimaludin juga mengakui perbuatannya, seperti dalam video yang beredar di media sosial.
"Secara spontan dia langsung mengakui itu ya, bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta dan dia membagikan itu kepada beberapa pihak dan dia mendapatkan itu dari alumni ya senior Fakultas Hukum UBK juga."
