Imbas Penundaan Festival Danau Sentani: Turis Asing Kecewa, Pelaku Wisata Papua Taruhan Karier
Paul Manahara Tambunan June 25, 2026 02:27 PM

 


Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua mengungkapkan kekecewaan mendalam atas penundaan mendadak Festival Danau Sentani (FDS) 2026.

Acara bergengsi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus tersebut, kini resmi diundur menjadi tanggal 20 Agustus sampai September 2026.

Ketua DPD HPI Papua, Simson Nicky Mehuwe menyatakan, pihak pelaku pariwisata sebenarnya menghormati keputusan pemerintah daerah.

Pasalnya, penundaan ini disebabkan oleh proses pengerjaan infrastruktur di Dermaga Kalkhote, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang belum rampung.

Namun, Simson menekankan bahwa penundaan sepihak ini berdampak fatal pada promosi wisata yang sudah berjalan lama, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Belum Rampung, Festival Danau Sentani Diundur hingga September

"Kami sudah menyebarkan jadwal FDS jauh-jauh hari. Bahkan, banyak wisatawan dari luar Papua, seperti Jawa dan Bali, yang berencana menghadiri FDS terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Festival Lembah Baliem di Wamena," ujar Simson kepada Tribun-Papua.com di Sentani, Kamis (25/6/2026).

Simson menceritakan, pihaknya telah berjuang selama 10 tahun terakhir untuk menyandingkan waktu pelaksanaan FDS dengan Festival Lembah Baliem.

Tujuannya demi efisiensi perjalanan wisatawan yang ingin menghemat ongkos dan waktu.

Di masa pemerintahan saat ini, usulan tersebut sebenarnya sudah terwujud. Sayangnya, momentum emas ini justru harus berantakan akibat masalah kesiapan infrastruktur.

Dampak dari penundaan mendadak ini sangat memukul pelaku usaha. Sejumlah grup wisatawan mancanegara (wisman) dilaporkan sudah melakukan pemesanan (booking) hotel dan membayar uang muka (DP).

Tarian Isosolo di pembukaan Festival Danau Sentani (FDS) ke XIV di Dermaga Kalkhote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Papua
Tarian Isosolo di pembukaan Festival Danau Sentani (FDS) ke XIV di Dermaga Kalkhote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Papua (Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita)

"Kalau ditunda seperti ini, bagaimana kami menjelaskan kepada para wisatawan dan travel agent? Bagi mereka, penundaan ini membuat promosi kami terlihat seperti kebohongan, sesuatu yang tidak nyata. Mereka biasa sebut 'wisata khayalan'," ujar Simson yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Tanah Papua DPP-HPI Nasional.

Taruhan Karier Pemandu Wisata dan Ancaman TripAdvisor

Simson mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap citra pariwisata Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, wisatawan asing sangat menghargai ketepatan waktu. Mereka menempuh penerbangan 18 hingga 20 jam dari Eropa menuju Jakarta, lalu ke Papua, dengan biaya dan jadwal yang sudah terencana matang.

Sekali kepercayaan mereka patah, mereka dikhawatirkan tidak akan mau kembali lagi di tahun-tahun mendatang.

HPI Papua juga menyayangkan minimnya komunikasi dari pihak pemerintah daerah. Padahal, HPI selalu hadir dalam rapat-rapat persiapan awal.

"Sekarang para pemandu (guide) kebingungan harus menjawab apa. Kami sangat menjaga integritas agar tidak membohongi agen dan turis. Karier kami taruhannya," tegas Simson.

"Jika turis kecewa, mereka akan menulis ulasan negatif di platform global seperti TripAdvisor yang bisa dibaca oleh calon wisatawan di seluruh dunia," jelasnya lagi.

Sebagai solusi jangka pendek, HPI Papua kini mencoba mengalihkan rute wisatawan ke destinasi alternatif, salah satunya berkoordinasi dengan Festival di Kampung Yobeh.

Simson pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mencari lokasi alternatif di Kabupaten Jayapura agar festival tetap berjalan sesuai jadwal, alih-alih memilih opsi penundaan.

Baca juga: Temui Wamenparekraf, Bupati Jayapura Promosikan Persiapan Festival Danau Sentani 2026

Tuntutan HPI Papua Kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura

Guna mengatasi polemik yang terlanjur menggelinding ini, DPD HPI Papua memberikan dua tuntutan dan saran utama kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura:

  1. Gelar Pertemuan Darurat: Pemerintah diharapkan segera menggelar pertemuan dengan para agen, pemandu wisata, dan perhotelan untuk mendiskusikan solusi bersama secara transparan.
  2. Surat Permohonan Maaf Resmi: Pemerintah diminta tidak hanya merilis informasi penundaan di media massa, melainkan membuat surat permohonan maaf resmi yang ditujukan kepada para wisatawan mancanegara yang telah telanjur memesan tiket dan akomodasi.

"Wisatawan asing sangat disiplin dan menjunjung tinggi etika. Harus ada permohonan maaf resmi dari pemerintah. Dengan dasar surat resmi itulah kami para pelaku pariwisata memiliki alasan yang elegan dan sah untuk menyampaikannya kepada para turis," pungkas Simson. (*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.