BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan pentingnya evaluasi yang objektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Demikian hal tersebut disampaikan Saparudin saat membuka kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (25/6/2026).

Dalam sambutannya, Saparudin menekankan bahwa pelayanan publik bukanlah proses yang berjalan secara statis, melainkan sebuah siklus berkelanjutan yang harus terus diperbaiki melalui evaluasi yang terukur.

Menurutnya, setiap tahapan pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menciptakan layanan yang semakin baik.

"Pelayanan publik merupakan siklus yang terus berulang. Dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu dievaluasi. Hasil evaluasi itulah yang nantinya menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan berikutnya," kata Saparudin.

Ia mengakui, proses evaluasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan penyampaian laporan, kelengkapan data yang belum optimal, hingga kualitas penyusunan laporan evaluasi yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, Saparudin meminta seluruh OPD agar tidak sekadar menjalankan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadikan evaluasi sebagai instrumen perbaikan internal melalui mekanisme self assessment atau penilaian mandiri.

Menurutnya, keberanian untuk menilai diri sendiri secara jujur menjadi kunci dalam menemukan titik lemah pelayanan yang selama ini belum tersentuh.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengukur kinerja secara objektif. Kita harus berani menilai diri sendiri, mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan, sehingga perbaikan bisa dilakukan secara tepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Saparudin juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak menutup diri terhadap kritik maupun penilaian dari pihak eksternal.

Ia menilai, pengawasan terhadap pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya datang dari lembaga formal seperti Ombudsman, melainkan juga dari media massa, lembaga swadaya masyarakat, media sosial, hingga masyarakat luas.

Bagi Saparudin, kritik dan respons publik justru menjadi indikator bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap pembangunan dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Pangkalpinang.

"Semakin banyak masyarakat memberikan penilaian dan respons, itu menunjukkan mereka peduli terhadap kota ini. Kita diberi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun penanganan stunting," tuturnya.

Ia berharap kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut mampu memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima di seluruh unit pelayanan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, konsistensi menjadi faktor penting agar kualitas layanan publik tidak hanya baik pada satu waktu, tetapi terus terjaga secara berkelanjutan.

"Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kita harus terus mengingatkan diri agar tetap berada pada jalur yang benar dalam memberikan pelayanan," tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik.

Saparudin menegaskan, berbagai sistem pelayanan yang selama ini masih berjalan secara manual secara bertahap akan dikembangkan menjadi layanan digital yang terintegrasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien seiring perkembangan teknologi.

"Proses digitalisasi sudah kami jalankan dan ke depan akan terus ditingkatkan, sehingga seluruh sistem pelayanan dapat terintegrasi secara online," ucapnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)