TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Akhirnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin mengurai uang Rp20 juta yang ia terima sebelum demo. 

Abdi mengatakan bahwa uang Rp 20 juta yang dia terima dan dibagikan ke beberapa orang lainnya bukan untuk kepentingan pribadi. 

Ia menegaskan, uang tersebut digunakan untuk kepentingan logistik demo. 

"Sebagian dana yang kemudian diberikan kepada saya digunakan semata-mata untuk kebutuhan teknis aksi," ujar Abdi saat dihubungi Kompas.com lewat pesan singkat, Kamis (25/6/2026). 

Kebutuhan teknis aksi yang dimaksud seperti membeli minuman, makanan, dan bensin bagi kawan-kawan yang terlibat dalam aksi. 

Abdi pun mengungkap kecurigaannya atas keterlibatan beberapa senior kampusnya dalam demo mahasiswa 15 Juni 2026. 

Senior tersebut diduga hendak mengkondisikan demo dan menerima aliran dana juga. 

"Saya menduga terdapat aliran dana yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu kepada mereka," kata dia. 

Baca juga: Nasib Ketua BEM UBK yang Terima Rp20 Juta Sebelum Demo dan Ketemu Gibran, Bongkar Sosok Pemberinya

Abdi menyebut, sejak awal, ia tidak pernah menerima bantuan uang Rp 20 juta dengan maksud untuk menghentikan gerakan. 

Menurut dia, justru karena tetap berpendirian untuk kembali turun aksi pada hari Senin (18/6/2026), sikapnya dianggap tidak dapat “ditertibkan”. 

Ia pun meyakini bahwa kondisi itulah yang kemudian menimbulkan kejengkelan dari pihak-pihak tertentu. 

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, setelah saya tidak dapat diarahkan untuk menghentikan aksi, dilakukan upaya pembusukkan terhadap nama baik saya," tutur Abdi. 

"Informasi-informasi yang tidak utuh, narasi yang dipelintir, dan tekanan terhadap lingkungan organisasi kemudian memicu kemarahan sejumlah kawan," lanjut dia. 

Pada akhirnya, kata Abdi, situasi tersebut digunakan untuk menurunkan posisinya dari jabatan Ketua BEM FH UBK. 

Ia menegaskan, penjelasannya ini bukan bermaksud membenarkan diri. 

"Melainkan agar publik dan kawan-kawan mahasiswa dapat melihat persoalan secara utuh: bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh dijadikan komoditas, alat tawar-menawar, atau ruang mencari keuntungan oleh pihak mana pun," jelasnya. 

"Aksi mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, independensi gerakan, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Sumber: Kompas.com