TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang mengungkap penyebab keterlambatan personel mengamankan aksi demo di Sumbar yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (25/6/2026).
Sebanyak tujuh titik unjuk rasa mahasiswa Padang yang terjadi serentak pada hari yang sama menguras konsentrasi aparat keamanan di lapangan.
Akibatnya, massa dari BEM SI Sumbar sempat merangsek masuk dan berorasi di depan lobi pintu utama tanpa pengawalan sejak pukul 15.37 WIB.
Kedatangan massa tampak tidak ada pengawalan atau pengamanan sebelumnya dari pihak kepolisian.
Humas Polresta Padang, IPDA Wadhi Setiawan menyampaikan alasan keterlambatan pihaknya saat mengawal aksi di Kantor Gubernur Sumbar, karena banyak titik unjuk rasa.
Baca juga: Massa BEM SI Sumbar Berorasi di Kantor Gubernur, Puluhan Polisi Datang Kawal Aksi
"Total tujuh titik aksi hari ini, makanya kita terlambat mengawal dan mengamankan massa di Kantor Gubernur Sumbar," katanya memberikan keterangan.
Ia menjelaskan secara detail tujuh titik aksi hari, mulai dari Kantor KAN Lubuk Kilangan, DPRD Sumbar, BPK RI Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Bank Nagari, Bank Indonesia hingga Kantor Gubernur Sumbar.
Kata dia, setelah pihaknya selesai mengamankan massa di enam titik sebelumnya, makanya terjadi keterlambatan.
"Istilahnya kita 'lompat katak' dari satu titik ke titik lainnya, hingga kini kita kerahkan semuanya di sini," tuturnya.
Selain membawa 350 personel, kepolisian juga mendatangkan satu kendaraan pengurai massa (Raisa) kenKantor Gubernur Sumbar.
IPDA Wadhi mengatakan kendaraan Raisa yang didatangkan sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak didinginkan.
"Ini langkah antisipasi kita saja, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.
Baca juga: Literasi dan Jalan Panjang Menciptakan Tenaga Kerja Berkualitas
Sebanyak 350 personel Polresta Padang amankan aksi BEM SI Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (25/6/2026). Ratusan polisi tersebut mengawal langsung pergerakan massa aksi sejak sore hari.
Humas Polresta Padang, IPDA Wadhi Nofianto mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian mengerahkan ratusan personel untuk mengawal massa.
Langkah ini menjadi bagian dari prosedur pengamanan wilayah dari Polresta Padang amankan aksi BEM SI.
"Totalnya sebanyak 350 personel kita kerahkan dari Polresta Padang," kata IPDA Wadhi.
Saat ditanyai mengenai keterlambatan pihak kepolisian mengamankan dan mengawal massa aksi yang menggerudul Kantor Gubernur Sumbar, ia menjawab akibat banyak titik aksi yang berlangsung hari ini.
Baca juga: Massa BEM SI Sumbar Berorasi di Kantor Gubernur, Puluhan Polisi Datang Kawal Aksi
Kata IPDA Wadhi, total tujuh titik aksi pada hari ini yang tersebar di Kota Padang. Mulai dari Kantor DPRD Sumbar, KAN Lubuk Kilangan, Kejari Sumbar, BPK, hingga Gubernur Sumbar.
"Jadi, keterlambatan petugas karena banyak titik aksi hari ini, jadi kita kawal satu persatu, sudah aman, baru kita bergeser. Makanya, kita terlambat mengawal aksi di Kantor Gubernur Sumbar," jelasnya.
Sementara itu, tujuh kendaraan kepolisian mulai datang mengamankan massa aksi dari BEM SI Sumatera Barat di depan pintu lobi utama Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (25/6/2026) sore.
Pantauan TribunPadang.com di lapangan pukul 16.38 WIB, rombongan kendaraan dari kepolisian melajubke dalam Kantor Gubernur Sumbar.
Kendaraannya antara lain, empat truk pengangkut personel, satu bus, mobil pengurai massa (Raisa) dan satu uni kendaraan dari Sabhara.
BEM SI Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (25/6/2026).
Massa BEM SI Sumbar yang datang sejak pukul 15.37 WIB langsung memasuki area kantor gubernur dan bergerak menuju lobi utama.
Saat massa merangsek masuk, tidak ada pengawalan dari aparat keamanan, yakni kepolisian.
Namun hingga pukul 15.42 WIB, satu persatu petugas kepolisian mulai berdatangan dan mengawal aksi unjuk rasa di pintu lobi utama tersebut.
Petugas kepolisian yang datang terlihat hanya menggunakan seragam cokelat biasa, tanpa membawa peralatan lengkap.
Baca juga: Cara Ikut Sorak Lokal Selebrasi Lokal 2026 agar Berpeluang Membawa Pulang Hadiah Menarik
Mereka terlihat berbaris di depan massa aksi, tepat di depan pintu lobi utama Kantor Gubernur Sumbar.
Kemudian pukul 16.24 WIB, puluhan personel kepolisian dengan mengenakan rompi merah tampak berdatangan ke lokasi.
Petugas tersebut langsung berbaris rapi di depan massa. Mereka saling bergandengan tangan, seperti membentuk pagar.
Hingga kini, aksi masih berlangsung yang sudah dikawal oleh puluhan petugas kepolisian.
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi dengan menggeruduk Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (25/6/2026).
Massa membawa tujuh tuntutan krusial, mulai dari transparansi anggaran daerah hingga penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal.
Formatur HMI Kota Padang, Maichel Firmansyah menjelaskan bahwa aksi mahasiswa di Sumbar kali ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu poin tajam yang mereka bawa adalah alokasi APBD Sumbar yang justru tersedot untuk proyek renovasi fasilitas pejabat.
"Ada tujuh tuntutan kita hari ini di Kantor Gubernur Sumbar, termasuk soal anggaran APBD Pemprov Sumbar," kata dia saat memberikan keterangan.
Baca juga: BREAKING NEWS: Massa Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Sumbar Tanpa Pengawalan Polisi
1. Untuk penggunaan APBD Provinsi Sumatera Barat agar digunakan sebagaimana semestinya bukan malah menghabiskan untuk renovasi rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Pemprov Sumatera Barat harus bisa menjelaskan transparansi penggunaan APBD Prov Sumbar.
Massa meminta dalam waktu 7 x 24 jam harus disampaikan transparansi di media sosial Pemprov Sumatera Barat dan media sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Sumatera Barat untuk segera penyelesaian dan penutupan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat.
Tindakan ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu 7 x 24 jam agar PETI tidak lagi makin liar dan semakin menghancurkan alam Sumatera Barat.
3. Menuntut Penanganan dan mitigasi pasca bencana ekologi di Sumatera Barat akhir tahun 2025 silam harus segera ditindaklanjuti, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap).
Lalu, pemberian bantuan donasi kepada korban dampak bencana ekologi. Kami menuntut hal ini dilakukan diskusi dan pembahasan dengan OPD terkait dalam waktu 1 minggu kedepan.
4. Mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada kondisi ekonomi daerah, memperbaiki infrastruktur wilayah pascabencana, serta menyoroti masalah pemindahan PKL di wilayah GOR HAJI AGUS SALIM yang itu tidak jelas. kepastiannya.
Baca juga: Diduga Menyalurkan BBM Tak Sesuai Peruntukan, Pertamina Surati 25 SPBU di Sumbar
5. Menuntut Pemprov Sumatera Barat untuk segera menyelesaikan permasalahan Pendidikan yang ada di Sumatera Barat terutama terkait masalah infrastruktur yang tidak menunjang Pendidikan yang layak, serta persebaran Guru PNS yang akan mengajar di beberapa wilayah dalam zona 3T, dan beasiswa terhadap keluarga yang kurang mampu.
6. Mendesak pemerintah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai mengancam ruang sipil dan mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
7. Kami menuntut untuk penurunan harga bahan pokok yang ada di Sumatera Barat
Selain itu, meminta Pemprov Sumbar memperjelas kenapa harga BBM di Sumatera Barat itu berkisar 17 ribu sedangkan ada perbedaan dengan beberapa wilayah di Indonesia yang itu di kisaran 16 ribuan.
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Sumatera Barat geruduk Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (25/6/2026) sore.
Pantauan di lapangan, massa bergerak dari arah Pasar Raya Padang dan langsung memasuki area kompleks pemerintahan sekira pukul 15.37 WIB.
Massa membawa bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menjelang memasuki kantor Gubernur Sumbar, tidak ada petugas keamanan dari kepolisian yang menjaga lokasi.
Sementara itu, para satpam yang bertugas di pos tampak mengiringi massa ke dalam halaman Kantor Gubernur Sumbar.
Saat bergerak masuk ke Kantor Gubernur Sumbar, massa terus menggaungkan "Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia".
Baca juga: Cara Ikut Sorak Lokal Selebrasi Lokal 2026 agar Berpeluang Membawa Pulang Hadiah Menarik
Massa berhenti di bagian lobi pintu masuk utama Kantor Gubernur Sumbar dan langsung berorasi.
Beberapa spanduk tuntutan juga dipasang di tiang-tiang bangunan yang ada di bagian lobi pintu masuk utama tersebut.
Spanduk yang dipasang betuliskan "Keadilan sosial bagi rakyat yang mana?" hingga "Adili Mahyeldi-Vasco".
Pada pukul 15.47 WIB, adzan Ashar berkumandang, massa tampak berhenti berorasi sejenak.
Massa terlihat duduk, untuk mendengarkan suara adzan hingga pukul 15.49 WIB.
Lalu pada pukul 15.50 WIB, massa kembali berdiri dan berorasi kembali terkait isu-isu yang ada di Sumatera Barat.
Baca juga: Tokoh Sumbar Dominasi Sejarah Film Nasional, Ketua LSF Tantang Sineas Muda Hadapi AI
Di sisi lain, setelah massa memasuki kantor Gubernur Sumbar dan berorasi di bagian lobi pintu masuk utama, satpam langsung menutup pagar/gerbang.
Hingga pukul 15.51 WIB, massa masih berorasi, namun pihak keamanan dari kepolisian juga belum datang ke lokasi aksi. (*)
