TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain dan Persiapan Implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S di Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (25/6/2026).

FGD menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari wartawan, perusahaan pers, organisasi pers, pimpinan redaksi, akademisi, hingga perwakilan pemerintah dan sektor swasta.

FGD tersebut menjadi forum koordinasi untuk menggali masukan, mengevaluasi kondisi ekosistem pers, serta menyusun strategi penguatan industri media yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Pj Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Ia berharap adanya kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun ruang publik yang sehat.

Sementara itu, Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini mengatakan penguatan pers dan media massa bukan hanya persoalan industri media, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi, kebebasan sipil, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Baca juga: Masuk Kajian Bappenas, Program SSH dan Makan Gratis di Maybrat Diapresiasi Pemerintah Pusat

Baca juga: Bappenas Gelar FGD Bahas Isu Strategis Pembangunan di Papua Barat Daya

"Pers dan media massa memiliki posisi strategis sebagai bagian dari ekosistem demokrasi. Karena itu, penguatan media berkualitas menjadi salah satu prasyarat agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan pembangunan dapat berjalan secara maksimal," ujarnya.

Nuzula menjelaskan, melalui Policy Sandbox, pemerintah ingin menghadirkan ruang uji kebijakan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi industri pers, khususnya di daerah.

Ia menyebutkan sejumlah tantangan pers di Papua Barat Daya, di antaranya masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, proses transformasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, keberlanjutan bisnis media, hingga kebutuhan peningkatan standar profesionalisme jurnalistik.

"Setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, penyusunan kebijakan tidak bisa hanya dilakukan dari pusat, tetapi harus melihat kondisi nyata di daerah," katanya.

Menurutnya, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pers yang sehat sejak awal melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan pers, organisasi wartawan, akademisi, BUMN/BUMD, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga membahas sejumlah aspek penting, seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jurnalis, dukungan terhadap keberlanjutan perusahaan pers, peningkatan kesejahteraan wartawan, serta pola kerja sama antara pemerintah dan media yang tetap menjaga independensi redaksi.

Baca juga: Bappenas Minta DOB Papua Identifikasi Permasalahan Dasar Pembangunan

Selain itu, FGD juga mendorong adanya diversifikasi pendapatan perusahaan pers agar industri media tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah serta mampu berkembang secara mandiri.

Kementerian PPN/Bappenas berharap hasil diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat pers dan media massa di Papua Barat Daya.

Melalui implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S, pemerintah ingin membangun ekosistem media yang profesional, berintegritas, berkelanjutan, serta mampu menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah dan penguatan demokrasi. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber dok: tribunsorong.com/taufik nuhuyanan