TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Dampak kekeringan mulai terasa di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa, memasuki puncak musim kemarau 2026.

Warga di sejumlah daerah mengalami kesulitan air bersih lantaran sumber air mereka mulai mengering.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, kekeringan mulai terjadi di enam kabupaten.

Kondisi tersebut berdampak pada 4.808 keluarga, yang terdiri atas 16.258 jiwa.

Atas kondisi itu, BPBD Jawa Tengah telah memulai melakukan distribusi bantuan air bersih.

Hingga Rabu (24/6/2026), BPBD telah menyalurkan 654 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di sejumlah daerah.

"Air bersih tersebut didistribusikan ke wilayah terdampak kekeringan di enam kabupaten/kota, meliputi tujuh kecamatan di 11 desa," ujar Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursari Penanggungan, kepada Tribun Jateng.

Bergas merinci, dari enam kabupaten tersebut, Kabupaten Klaten menjadi daerah dengan distribusi terbesar, yakni sekitar 553 ribu liter.

Berikutnya Kabupaten Purbalingga mendapatkan bantuan air bersih 30 ribu liter, Banjarnegara 26 ribu liter, Cilacap 20 ribu liter, Jepara 20 ribu liter, dan Purworejo 5 ribu liter.

Di Purbalingga dan Klaten, kata Bergas, tiga desa mengalami kekeringan.

Adapun di Banjarnegara kekeringan terjadi di dua desa.

"Untuk Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing satu desa," ungkapnya.

Menurut Bergas, tidak hanya enam kabupaten itu, sejumlah daerah lainnya juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Hingga akhir Juni 2026, terdapat delapan daerah yang telah menetapkan status tersebut, yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Salatiga.

Menurut Bergas, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah, meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Daerah lain yang juga terancam kekeringan, yakni Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.

Bergas memastikan, pelayanan distribusi air bersih bakal  tetap berjalan maksimal di tengah isu kenaikan harga BBM.

BPBD bakal meminta pemerintah kabupaten/kota memaksimalkan anggaran yang tersedia, pada Juni-Juli, untuk distribusi air bersih.

"Sementara kebutuhan tambahan akibat kenaikan biaya operasional akan diakomodasi melalui perubahan anggaran," jelasnya.  

Empat bulan

Di Kabupaten Jepara, warga Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, mengalami kesulitan air bersih sejak 3-4 bulan terakhir.

Pada Rabu (24/6/2026) lalu, Polres Jepara mengirimkan 6.000 liter air bersih diangkut menggunakan mobil water cannon ke Kedungmalang.

Kasat Samapta Polres Jepara, AKP Agus Nurhadi mengatakan, bantuan air bersih diberikan dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat Kedungmalang sudah cukup lama kesulitan air bersih dampak suplai air baku di Bongpes tidak bisa digunakan lagi.

Masyarakat setempat pun harus mengais air bersih dari sumur-sumur yang mengeluarkan air tanpa tercampur air laut.

Mengingat letak geografis Desa Kedungmalang dekat dengan kawasan pantai, sehingga kebanyakan air yang keluar mengeluarkan rasa asin.

Sebagian masyarakat mengandalkan suplai air bersih dari PDAM yang kini terjadwal sepekan dua kali.

Selebihnya mengandalkan air bersih dari bantuan BPBD dan bantuan dari berbagai pihak lainnya.

"Ini upaya kami dalam memberikan bantuan mengenai kondisi Desa Kedungmalang yang mengalami kekeringan parah, hingga membuat warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari," kata Agus kepada Tribun Jateng.

Warga Kedungmalang, Toriqul Hadi (42) menyebut, air bersih sempat hanya mengalir sepekan sekali.

Kondisi tersebut tidak mencukupi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat.

Warga pun harus mencari tambahan air dari sumur-sumur umum seperti musala dan pondok pesantren. 

Sebagian juga mengangsu air dengan cara membeli air bersih isi ulang galonan.

"Sekarang sudah ngalir seminggu dua kali. Itu pun belum cukup, kita andalkan juga bantuan air dari BPBD dan bantuan dari lainnya," tutur dia.

BPBD Kabupaten Jepara mencatat, warga Kedungmalang yang membutuhkan bantuan air bersih tersebar di 11 RT dari 2 RW di desa tersebut.

Kondisi kesulitan mendapatkan air bersih di desa tersebut berdampak pada 870 KK dengan perkiraan 2.500 jiwa di dalamnya.

Kekeringan meluas

Sementara itu, di Kabupaten Cilacap, dampak kekeringan mulai meluas di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat.

BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih telah dilakukan ke beberapa kecamatan yang kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak awal musim kemarau untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

"Kami sudah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah penanganan sejak awal sehingga ketika permintaan bantuan masuk, distribusi air bersih bisa segera dilakukan," ujar Taryo.

Hingga Selasa (23/6/2026), BPBD Cilacap telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan di Kecamatan Nusawungu, Jeruklegi, Gandrungmangu, Patimuan, Kampung Laut, dan Adipala.

Wilayah Kecamatan Jeruklegi menjadi daerah dengan kebutuhan bantuan terbanyak, yakni mencapai tujuh tangki air bersih, sementara kecamatan lainnya menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.

Menurut Taryo, kondisi kekeringan diperkirakan masih berpotensi meluas seiring berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi terjadi hingga November 2026 sehingga kewaspadaan seluruh pihak perlu terus ditingkatkan.

"Musim kemarau masih berlangsung beberapa bulan ke depan dan potensi kekeringan bisa bertambah di sejumlah wilayah, karena itu kami terus memantau perkembangan serta menyiapkan distribusi air bersih jika dibutuhkan masyarakat," katanya.

BPBD Cilacap juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan dampak kemarau di daerah.

Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD bersama pemerintah kecamatan, desa, dan UPT terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan kepada warga terdampak dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Sementara itu, Warga Desa Karangkemiri, Warsilah mengatakan, bantuan air bersih tersebut sangat membantu karena wilayahnya mulai kekurangan air bersih.

"Bantuan air bersih dari Pemkab Cilacap dan BPBD ini sangat membantu kebutuhan masyarakat saat musim kemarau seperti ini," ujarnya. (Iwan Arifianto/Saiful Ma'sum/Rayka Diah)