TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah panasnya gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan ramai menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, publik dikejutkan oleh kabar dugaan aliran uang puluhan juta rupiah yang menyeret nama pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bung Karno (UBK). Polemik itu kini berbuntut panjang.
Bukan hanya memicu kemarahan di lingkungan kampus, kasus tersebut juga membuat seluruh jajaran pengurus BEM FH UBK resmi diberhentikan.
Dugaan adanya uang Rp20 juta untuk memindahkan titik aksi demonstrasi mahasiswa pun kini masih terus menjadi sorotan tajam.
Baca juga: Mahfud MD Desak Prabowo Bongkar Dalang yang Bayar Mahasiswa UBK, Duga Orang Dalam: Menyedihkan
Pihak Universitas Bung Karno akhirnya mengambil langkah tegas menyusul mencuatnya polemik dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pengurus organisasi mahasiswa.
Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengatakan bahwa seluruh pengurus BEM Fakultas Hukum resmi diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Nomor: 75/KEP/DEK-FH-UBK/VI/2026.
“Sudah ada SK pemberhentian-nya. Seluruh Pengurus BEM FH kami berhentikan dan akan segera dilaksanakan pemilihan pengurus baru,” ujar Daniel, Kamis (25/6/2026).
Menurut Daniel, keputusan tersebut mulai berlaku sejak 23 Juni 2026. Dengan adanya pemberhentian itu, aktivitas BEM FH UBK untuk sementara waktu dinyatakan vakum hingga terbentuk kepengurusan baru.
Tak hanya itu, pihak kampus juga memberhentikan Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBK, Pujiono, serta Wakil Ketua BEM FEB UBK, Muhammad Rafi Bastian.
Namun, berbeda dengan BEM FH yang dibubarkan seluruhnya, pengurus BEM FEB lainnya masih tetap menjalankan tugas organisasi seperti biasa.
Daniel menjelaskan, perbedaan kebijakan tersebut merupakan kewenangan masing-masing fakultas.
Kasus ini bermula dari dugaan adanya pemberian uang Rp20 juta kepada pengurus mahasiswa agar aksi demonstrasi tidak digelar di kawasan Istana Negara.
Menurut penjelasan pihak kampus, mahasiswa awalnya diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI dan bukan di sekitar Istana.
Namun kesepakatan itu disebut tidak berjalan sesuai rencana. Meski uang telah diterima, aksi demonstrasi tetap dilakukan di depan Istana Negara.
“Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI. Namun hal itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut,” kata Daniel.
Dalam penelusuran internal kampus, dana Rp20 juta tersebut disebut tidak hanya diterima oleh satu orang.
Daniel menyebut sebagian uang diduga dibagikan kepada sejumlah pengurus dan anggota BEM Fakultas Hukum maupun Fakultas Ekonomi yang ikut terlibat dalam persiapan aksi.
“Dari pengakuan beliau, uang tersebut diserahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, serta beberapa mahasiswa lainnya,” ujarnya.
Baca juga: Skandal Dana Rp300 Juta: Alumni UBK Minta Setop Fitnah Gibran Tunggangi Gerakan Mahasiswa Pakai Duit
Muhammad Abdimaludin alias Abdi yang saat itu menjabat Ketua BEM FH UBK akhirnya buka suara terkait isu tersebut.
Dalam video yang beredar melalui akun @marhaenpress, Abdi mengakui menerima uang tersebut dan membagikannya kepada sejumlah pihak.
“Terkait uang itu memang saya terima, 20 persen,” kata Abdi awalnya dalam video tersebut.
Pada pernyataan lanjutan, Abdi juga mengakui uang itu berasal dari pihak kepolisian melalui seseorang bernama Aan.
“Saya mengakui kesalahan, saya menerima uang tersebut. Rp 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari pihak Kepolisian. (Namanya) Aan, enggak tahu (nama lengkapnya). Cuma dia datang komunikasi, itu aja,” ucap Abdi.
Disebutkan pula bahwa sebagian uang dibagikan kepada Ketua BEM FEB, Pujiono, dan Wakil Ketua BEM FEB, Rafly Bastian, yang masing-masing menerima Rp2 juta.
Polemik semakin memanas setelah muncul rekaman percakapan yang diputar dalam forum terbuka mahasiswa.
Nailah, mahasiswa Fakultas Hukum UBK angkatan 2022 yang hadir dalam forum tersebut, mengungkapkan bahwa rekaman itu berisi percakapan antara Abdimaludin dan seorang senior di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakpustara bernama Raja Oloan Rambe.
“Setelah mereka memberikan penjelasan, ada satu orang yang akhirnya menyetel sebuah percakapan antara Abdimaludin ini, Ketua BEM FH, dengan salah seorang seniornya di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Jakpustara, bernama Raja Oloan Rambe, terkait tindakan suap-menyuap tersebut,” tutur Nailah, Selasa (23/6/2026).
Rekaman tersebut membuat suasana forum memanas dan memicu kemarahan mahasiswa yang hadir.
“Karena memang di rekaman itu terdengar suara Abdi dan orang-orang itu saling bercakap-cakap,” lanjut Nailah.
Forum terbuka itu kemudian direkam dan diunggah oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UBK Marhaen melalui akun media sosial mereka.
Baca juga: Ketua BEM UBK Ngaku Dapat Uang dari Oknum Polisi, Polda Metro: Benar Polisi atau Mengatasnamakan?
Meski muncul isu pemindahan titik aksi, demonstrasi mahasiswa UBK pada akhirnya tetap berlangsung di depan Istana Negara.
Aksi tersebut bahkan sempat menjadi perhatian nasional setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengizinkan 15 perwakilan mahasiswa masuk ke kompleks Istana untuk berdiskusi secara langsung.
Peristiwa itu kini justru menjadi bagian dari pusaran polemik yang lebih besar terkait dugaan uang Rp20 juta dan keterlibatan sejumlah pihak.
Di tengah ramainya polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan soal aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi.
Dalam pidatonya pada acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang mendanai demonstrasi.
"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung soal demonstran yang disebut dibayar namun tidak memahami isi tuntutan aksi yang mereka ikuti.
"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp 200 ribu.' Gitu ya," kata Prabowo menirukan pengakuan demonstran yang dimaksud.
Ia kemudian mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemerintah dan menjaga kekompakan bangsa di tengah berbagai tantangan ekonomi maupun politik.
***
(TribunTrends/TribunMedan)
