TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua BEM Universitas Semarang (USM), Rifqi Aswin menilai, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurutnya, sejak awal desain hingga implementasi program belum sepenuhnya tepat sasaran, apabila tujuan utamanya untuk mengatasi stunting.

Hal itu disampaikan Rifqi saat hadir dalam podcast Tribun Topik di Studio Tribun Jateng, Kota Semarang baru-baru ini.

Dia menilai, penanganan stunting semestinya difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berada pada masa emas pertumbuhan, bukan kepada siswa SD, SMP, maupun SMA.

Baca juga: Dies Natalis Ke-39, USM Gelar Upacara Khidmat di Auditorium Ir Widjatmoko

"Jika program ini untuk mengatasi stunting, pengimplementasiannya sudah seharusnya tidak untuk anak-anak SD, SMP, bahkan SMA."

"Karena stunting itu seharusnya sasarannya bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita," jelasnya.

Selain sasaran, Rifki juga menilai persoalan utama pendidikan di Indonesia bukan terletak pada pemenuhan makan siswa, melainkan masih rendahnya literasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, hingga perlunya peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

"Masalah pendidikan pada intinya bukanlah hal tersebut. Tapi minimnya literasi dan fasilitas pendidikan yang masih sangat kurang. Itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Dia juga mengkritisi penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mulai dari perbaikan fasilitas, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kualitas guru.

"Kalau pendidikan, seharusnya dialokasikan untuk pendidikan. Memperbaiki fasilitas, memperbaiki digitalisasi, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik," ujarnya.

Di sisi lain, Rifqu tak menampik program MBG memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan pekerjaan melalui dapur dan mitra pelaksana.

Namun dia menilai, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi menyeluruh, terutama setelah muncul kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan pelaksana program.

• 270 Atlet Panahan Ikuti Kejuaraan Nasional di USM, Fast UHB Borong Medali

Menurutnya, penghentian program secara mendadak juga bukan solusi karena akan berdampak terhadap ribuan pekerja yang telah terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah menarik rem darurat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG," katanya.

Rifqi mengusulkan agar pelaksanaan MBG ke depan tidak sepenuhnya tersentralisasi.

Dia menilai pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayah masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat dikelola bersama sekolah, kantin, maupun pelaku UMKM setempat.

Sementara Pemerintah Pusat berperan sebagai regulator dan pengawas.

"Harus ada desentralisasi, bukan tersentralisasi. Pemerintah daerah lebih memahami kondisi di daerahnya masing-masing," ucapnya. (*)