Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Kehadiran Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kabupaten Pangandaran kembali menjadi sorotan. 

Kampus yang sejak awal diproyeksikan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi warga lokal kini dinilai mulai menjauh dari komitmen awal pendiriannya.

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan Muhammad Ridwan, menyampaikan bahwa perjuangan menghadirkan PSDKU Unpad pada 2016 dilakukan melalui proses panjang dan pengorbanan anggaran daerah yang besar.

Menurut Iwan, gagasan awal lahir setelah pelantikan bupati dan wakil bupati definitif pertama Pangandaran melalui komunikasi intensif antara Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan, dengan Bupati Pangandaran kala itu, Jeje Wiradinata.

"Pak Aher memiliki visi agar kampus negeri tersebar di beberapa daerah. Seperti ITB di Cirebon dan Sukabumi. Alhamdulillah Pangandaran mendapatkan Unpad, salah satu universitas ternama di Indonesia," ujar Iwan melalui WhatsApp, Jumat (26/6/2026) siang.

Baca juga: Konservasi Penyu Batu Hiu Pangandaran, Ruang Edukasi Wisata yang Hidup dari Donasi Pengunjung

Menurutnya, kehadiran PSDKU Unpad bukan sekadar pembangunan kampus, melainkan hasil investasi besar dari pemerintah daerah melalui APBD.

Selain menyiapkan lahan sekitar 20 hektare di Desa Cintaratu, Pemkab Pangandaran saat itu juga merehabilitasi total eks bangunan SDN 1 Cikembulan yang digunakan sebagai ruang perkuliahan awal. 

Fasilitas penunjang mulai dari sekat ruangan, pendingin udara, mebeler hingga pembangunan akses jalan turut dibiayai pemerintah daerah.

Bahkan pada angkatan pertama tahun 2016, Pemkab disebut menyewa hotel untuk menampung mahasiswa karena fasilitas asrama belum tersedia. 

Seluruh kebutuhan penginapan, logistik hingga transportasi mahasiswa saat itu ditanggung pemerintah daerah sebelum dipindahkan ke asrama permanen.

"Tak hanya itu, kebijakan daerah saat itu juga memberikan subsidi sebesar 50 persen biaya kuliah bagi mahasiswa asal Pangandaran," katanya.

Ia menyebut, dukungan besar itu dibangun di atas kesepakatan penting antara Pemkab Pangandaran dan pihak Unpad, yakni alokasi minimal 50 persen kuota mahasiswa PSDKU bagi warga lokal Pangandaran dengan tetap memenuhi standar akademik.

"Pak Jeje saat itu menegaskan bahwa masyarakat Pangandaran jangan hanya menjadi penonton atau sekadar ketempatan kampus. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh anak-anak Pangandaran," ucap Iwan yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Namun dalam perjalanannya, kebijakan afirmasi bagi mahasiswa lokal disebut mulai mengalami hambatan setelah terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat rektorat.

Iwan mengungkapkan, pada masa kepemimpinan rektor sebelumnya sempat muncul dinamika terkait keberlanjutan kuota lokal hingga Pemkab Pangandaran melakukan komunikasi langsung agar kesepakatan awal tetap berjalan.

Saat ini, tantangan kembali muncul di era kepemimpinan rektor baru. Ia menilai calon mahasiswa asal Pangandaran kini diperlakukan sama dengan peserta dari daerah lain tanpa mekanisme kekhususan wilayah.

Dampaknya, jumlah mahasiswa asli Pangandaran yang diterima di PSDKU disebut menurun drastis dan hanya berkisar 5–10 orang setiap tahun.

Atas kondisi itu, Iwan meminta Pemkab Pangandaran di bawah kepemimpinan Bupati Citra Pitriyami mengambil langkah aktif dan melakukan komunikasi resmi dengan pihak rektorat untuk menghidupkan kembali semangat kesepakatan awal.

"Kampus itu ada di tanah kita dan dibangun lewat pengorbanan APBD yang besar. Tujuannya agar lulusan sarjana dari Pangandaran meningkat secara signifikan. Sayang jika aset masyarakat ini tidak bisa dinikmati oleh anak-anak daerah sendiri," ujarnya. (*)