TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, meminta seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memperkuat strategi penanganan agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka rapat koordinasi evaluasi dan rencana aksi TPPS Kabupaten Tangerang tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (26/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Wabup Intan menyoroti perlunya perubahan pola intervensi dalam menangani kasus stunting. 

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan seremonial atau mengajak masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus lebih aktif mendatangi keluarga yang membutuhkan pendampingan.

Baca juga: Bupati Tangerang Maesyal Rasyid Temui Nelayan Tanjung Pasir, Bahas BBM Subsidi hingga Bantuan Perahu

"Saya minta kita semua lebih serius terhadap pelaksanaan dan evaluasi program rencana aksi TPPS ini. Kalau memang diperlukan perombakan strategi dan metode intervensi di lapangan, segera lakukan agar target penurunan angka stunting bisa tercapai secara riil, bukan sekadar seremonial," ujar Intan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Wabup Tangerang adalah fenomena lost contact dalam pendampingan anak berisiko stunting. 

Kondisi tersebut terjadi ketika orang tua tidak lagi membawa anaknya untuk melakukan penimbangan di Posyandu setelah mengikuti kegiatan besar seperti Gerebeg Posyandu.

Menurut Intan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ia meminta petugas dan kader melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung rumah warga untuk memastikan program berjalan efektif.

"Kita harus ubah strategi. Jangan hanya meminta mereka datang ke Puskesmas lalu memberikan makanan. Kalau perlu, datangi rumahnya, pantau langsung, dan dampingi saat makan agar asupan gizi benar-benar masuk," tegasnya.

Untuk memperkuat program penanganan stunting, Wabup Intan meminta seluruh unsur lintas sektor mulai dari Kader Dahsyat, Dapur Dahsyat Dharma Wanita, PKK, petugas Puskesmas hingga para pendamping bergerak bersama.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap metode intervensi, pengawasan, hingga penyusunan menu gizi agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan anak.

"Kader, Puskesmas, PKK, dan seluruh pihak terkait harus bersama-sama turun ke lapangan. Metode intervensi, pengawasan, dan menu gizinya harus kita evaluasi agar lebih efektif dan berdampak," jelasnya.

Selain memperbaiki strategi pendampingan, Pemkab Tangerang juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai sektor utama dalam program percepatan penurunan stunting.

Wabup Intan mengatakan pihaknya akan menggelar pembahasan khusus bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan dukungan anggaran dan program berjalan lebih optimal.

"Kita akan agendakan rapat bersama Bappeda untuk mengunci dukungan penganggaran. Saya menugaskan Dinas Kesehatan dan Dinas KB menyusun strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program ini," katanya.

Selain itu, dia juga meminta semua pihak terus memperkuat monitoring, mulai dari tingkat desa melalui rembuk stunting dengan libatkan para camat agar pelaksanaan rencana aksi selanjutnya bisa lebih efektif dan tepat sasaran

"Saya minta seluruh jajaran bisa mendampingi tim survei eksternal yang akan turun pada bulan Agustus nanti agar sampling data yang diambil di lapangan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil," pungkas Wabup Infan.

Dia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, TPPS Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk segera merumuskan rencana aksi baru yang lebih taktis, integratif, dan berbasis penanganan langsung di akar rumput demi mewujudkan Kabupaten Tangerang bebas stunting