TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project nasional dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Program tersebut akan dikawal langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Doni Mashuri, M.Si., mengatakan penunjukan Mamuju sebagai pilot project bertujuan memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat daerah.
Baca juga: Puluhan Sapi Berkeliaran di Jalan Kota Mamuju, Warga Keluhkan Gangguan dan Risiko Kecelakaan
Baca juga: HMI Manakarra Ungkap Dugaan Pungli di Pelabuhan Mamuju
Langkah tersebut diharapkan membuat upaya penurunan stunting lebih terarah dan efektif.
"Kami fokus pada pelaksanaan aksi konvergensi dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah," kata Doni saat dihubungi wartawan Tribun Sulbar, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, salah satu fokus utama program ini adalah memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ia menegaskan, penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Namun, membutuhkan keterlibatan berbagai OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Doni menjelaskan, dalam pelaksanaan aksi konvergensi terdapat tahapan analisis situasi.
Pada tahap tersebut, setiap OPD diminta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan indikator penanganan stunting sesuai kewenangannya.
"Hasil identifikasi dari masing-masing OPD kemudian dibahas dalam Pra Musrenbang. Dari situlah akan ditentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah," ujarnya.
Doni mengatakan, program tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah daerah.
Namun, melalui pilot project ini, Kemendagri ingin melihat lebih rinci berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam melakukan analisis situasi dan pelaksanaan aksi konvergensi.
"Kami ingin mengetahui hambatan pemerintah daerah dalam melakukan analisis situasi. Karena itu, kami juga melibatkan Poltekkes Kementerian Kesehatan yang ada di daerah untuk mengawal indikator-indikator tersebut, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi konvergensi agar ke depan bisa lebih baik," jelasnya kepada Tribun-Sulbar.com. (*)
