TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto memperkirakan angka PHK di DIY tahun ini tidak lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kendati demikian, kesempatan kerja tahun ini lebih sempit. 

Timotius mengatakan industri manufaktur di DIY saat ini sedang dalam mode bertahan yang sangat ketat. Hal itu karena pengaruh kondisi geopolitik global hingga pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

"Memang industri manufaktur yang labor intensive (padat karya) sudah melakukan PHK tahun lalu. Angka PHK tahun ini 500an, lebih rendah dari tahun lalu. Tahun ini nggak sampai 2.000an," katanya, Jumat (26/6/2026). 

"Situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini masih menjadi pemicu bagi industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Saat ini industri manufaktur tidak bisa seekspansif dulu, sekarang mode survival, mode bertahan yang lebih keras. Sehingga saya serap tenaga kerja di sektor formal semakin ketat. Jadi meskipun angka PHK kecil, tetapi tenaga kerja sulit dapat mendapatkan pekerjaan," sambungnya. 

Di sisi lain, industri jumlah industri manufaktur di DIY semakin berkurang. Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

"Pabrik sudah tidak ada, kemarin MTG (melakukan PHK), yang besar-besar, dan kami juga mempertahankan. Mungkin sekitar nggak sampai 100.000 (pekerja). Daya serap dari sisi ketenagakerjaan tidak memadai untuk mengakomodasi angkatan kerja," lanjutnya. 

Ia menyebut persaingan pasar industri manufaktur yang berorientasi domestik juga semakin ketat. Dalam kondisi ini, industri manufaktur yang berorientasi ekspor masih lebih bisa bertahan. Hanya saja masih ada kebijakan devisa hasil ekspor. Belum lagi di perizinan yang masih menjadi ganjalan. 

Menurut dia, kebijakan pemerintah masih belum mendukung atmosfer kemudahan berusaha. Dampaknya perusahaan di Indonesia, termasuk di DIY sulit berkembang. 

Ia pun mendesak pemerintah untuk memberikan insentif kebijakan yang mampu meringankan beban pengusaha. 

"Harus ada insentif dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan insentif pajak, maupun insentif kebijakan untuk subsidi listrik, kemudian subsidi upah. Tekanan ekonomi global akan semakin berat di semester II 2026, sehingga reformasi struktural untuk kebijakan ekonomi harus bisa dirasakan sampai ke bawah," imbuhnya. (maw)